Jayapura – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas melakukan pertemuan dengan Komisioner Informasi Publik (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Yan Mandenas didampingi Kepala Dinas Kominfo Papua, Jery A. Yudianto, dan KSP Perwakilan Papua bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo, Kamis (25/2) malam.
Usai pertemuan, Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan status alokasi anggaran KPI dan KPID harus dipertegas apakah langsung dari pemerintah pusat atau daerah.
“Dua komisi ini harus kita perjelas status pengisian personil dan organisasinya, sehingga alokasi pembiayaan semakin jelas apakah dari daerah atau pusat, sehinga program kerjanya bisa berjalan kedepan,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan MoU dengan Gubernur terkait dengan pembiayaan KIP maupun KPID.
Yan mengatakan, pemerintah daerah (gubernur-red) harus komitmen untuk menjadikan dua lembaga ini sebagai patner kerja dalam pengawasan penyiaran public, Yang paling penting, hak masyarakat mendapatkan informasi harus terpenuhi.
Selain itu, kata Yan Mandenas, pihaknya akan mendorong percepatan jaringan komunikasi dan internet di seluruh kabupaten/kota se Papua.
Legislator dapil Papua itu juga meminta operator seluler agar berkerjasama dengan Pemerintah untuk menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun, termasuk Palapa Ring dan pembangunan BTS pasif yang akan dibangun sampai 2024.
“Kita mendorong untuk mempercepat akses internet di wilayah Papua, saat ini kecepatan internet kita tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Disaat negara lain sudah mulai meluncurkan teknologi 5G, Indonesia masih fokus pada pemerataan 4G. Ironisnya, masih ada wilayah blank spot, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” jelasnya.
