“Usulan Mahfud MD Kami Tolak”
Jayapura – Laksamana Muda TNI Purnawirawan Antongan Simatupang yang diusulkan oleh Menkopolhukam RI, Mahfud MD untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Papua, tampaknya mendapat penolakan dari sejumlah tokoh Papua dan para intelektual yang ada di Papua.
Bahkan penolakan itu juga datang dari salah satu tokoh Perempuan Papua yang juga sebagai Wakil Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Ibu Yakoba Lokbere.
Menurut legislator Papua ini yang pantas melanjutkan kepemimpinan Gubernur Papua adalah orang yang benar benar paham tentang Birokrasi di Papua. Dan sosok itu adalah Dr. M Ridwan Rumasukun, SE, MM yang kini tengah menjabat Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua dan juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.
Diakui memang ada beberapa nama yang muncul di publik untuk menggantikan Lukas Enembe sebagai Gubernu Papua nonaktif, namun Perempuan asal Nduga ini menilai, hanya Ridwan Rumasukun lah yang dianggapnya sangat layak menjabat Pj Gubernur Papua untuk menggantikan Lukas Enembe.
Apalagi ungkap Yakoba Lokbere, Ridwan Rumasukun adalah birokrat Indonesia yang kini masih menjabatan Pelaksana Harian Gubernur Papua, sehingga ia sangat paham dan tinggal melanjutkan kepemimpinan Lukas Enembe.
“Jadi saya sangat tidak terima jika yang diusulkan oleh Mahfud MD itu dari kalangan TNI untuk menggantikan Bapak Lukas Enembe. Sebab orang yang diusulkannya itu sama sekali tidak tahu tentang birokrasi yang saat ini berjalan di Papua. Apalagi menyangkut dengan putusan dalam sidang ABT kemarin. Itu hanya orang birokrasi di Papua yang tahu dan mengerti akan situasi di lapangan. Dan Pak Ridwan Rumasukun ini orang yang tahu persis tentang birokrasi di Papua saat ini,”tegas Yakoba Lokbere kepada Pasific Pos lewat via telepon, Senin 7 Agustus 2023.
“Ridwan Rumasukun ini, beliau adalah orang Papua yang tahu kondisi di lapangan. Beliau sangat paham tentang birokrasi. Orangnya sangat santun dan bersahaja, semua orang tahu sepak terjang beliau seperti apa ditambah take recordnya juga sangat baik, kinerjanya di lapangan seperti apa. Sehingga dia sangat layak dan pantas menjabat Pj Gubernur Papua,” sambungnya.
Dikatakan, jangan karena ada kepentingan, sehingga harus mendatangkan orang dari luar lalu ditunjuk menjabat sebagai Pj Gubernur Papua untuk menggantikan Lukas Enembe. “Dibalik penunjukan Menkopolhukam itu, saya melihat ada semacam permainan dan kepentingan. Apalagi latar belakang
Antongan Simatupang dari kalangan TNI. Untuk itu dengan tegas kami menolak dan tidak menerima. Biarkan orang birokrasi yang ada disini yang paham tentang Papua, paham tentang situasi Papua, paham tentang kebutuhan orang Papua, dan itu orangnya adalah Ridwan Rumasukun,” tandas Yakoba Lokbere.
Sebab kata Lokbere, ketika melakukan sesuatu lalu disusupi dengan satu kepentinga, maka semua berjalan kacau dan tidak baik karena kepentingan itu juga yang akan menyengsarkan rakyat.
“Itu kita tidak tahu, jika terjadi satu permainan dibalik penunjukan itu. Untuk itu, elemen lemen yang ada, mari kita memberikan dukungan kepada Bapak Ridwan Rumasukun,” ajaknya.
Apalagi lanjutnya, selama ini beliau sudah bekerja dengan baik dan maksimal sebagai Plh Gubernur Papua. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera merubah apa yang sudah diputuskan pada hari ini.
“Artinya, tidak ada yang sulit jika ingin membantu kami di Papua. Sekali lagi, saya sebagai Tokoh Perempuan Papua yang mewakili rakyat saya dan atas nama Wakil Ketua Poksus DPR Papua
dengan tegas menolak dan kami tidak mengharapkan orang yang punya latar belakang TNI untuk memimpin Papua dalam hal ini menjadi Pj Gubernur Papua. Sekali lagi kami tidak menerima dan kami menolak,” tekannya.
Yakoba Lokbere menambahkan, biarkan Ridwan Rumasukun yang jadi Pj Gubernur Papua, karena dia sudah teruji dalam pemerintahan di Papua. Bahkan dia yang tahu persis tentang birokrasi di Papua
“Biarkan orang birokrasi yang memimpin dan melanjutkan, karena selama ini dia (Ridwan Rumasukun) yang sudah membantu bapak Lukas Enembe, sehingga dari awal dia sangat tahu tentang pemerintahan di Papua. Menjabat Plh Gubernu saja, itu dia sudah membuktikan bahw situasi Papua aman dan birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua juga berjalan dengan baik ditangannya. Bahkan, orang pusat saja tahu siapa Ridwan Rumasukun ini. Jadi orang Jakarta jangan lagi buat masalah di Papua. Sekali lagi kami menolak apa yang diutus oleh Pak Mahfud MD dan Mahfud MD juga tidak tahu situasi di Papua. Jadi jangan serta merta menunjuk orang tanpa mengetahui perkembangan situasi dan keadaan Papua ini yang sebenranya. Jadi usulan Mahfud MD ini, kami tolak dengan tegas,” tutup Yakoba Lokbere dengan nada lantang.
Sekedar diketahui, mengingat masa jabatan Gubernur Papua, Lukas Enembe ini akan berakhir pada September 2023. Untuk itu, pengisian kursi gubernur juga bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan 170 kepala daerah di berbagai provinsi lainnya tahun ini. (Tiara)
