Jayapura – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menegaskan penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua menjadi kewenangan Negara Indonesia.
“PON tu kebetulan Papua sebagai tuan rumah, PON itu gawainya negara, kebetulan mereka kasih kepercayaan kepada Papua, jadi kami tergantung negara, kalau mau dilanjutkan silakan, ditunda silakan tidak masalah itu tergantung negara saja,” tegas Wagub Klemen Tinal kepada wartawan disela-sela pelantikan Sekda Papua, Selasa, 7 April 2020.
Menurut Wagub, PON mau tunda atau tidak Papua harus tetap siap menjadi tuan rumah multi event empat tahunan tersebut.
“PON mau tunda atau tidak, yang penting kita Papua siap, vanue yang dibangun oleh APBD Provinsi maupun APBN harus selesai pada bulan Juni mendatang.
Jadi, venue yang dibangun dengan APBD Papua maupun APBN harus rampung seratus persen pada bulan Juni nanti, tapi dengan adanya masalah virus corona atau Covid-19 pasti ada pekerjaan yang molor,” katanya.
Namun demikian, menurut Klemen Tinal, pemerintah pusat akan melihat dengan bijaksana, dan terbaik buat
PON ini yang menyangkut hajat semua orang. “Papua sebagai tuan rumah selalu siap, jika negara bilang kita mundur sampai Maret 2021 kita tidak ada masalah, mundur lagi tidak masalah,” bebernya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto membeberkan soal antisipiasi jika wabah Covid-19 masih belum mereda setidaknya sampai Juli mendatang.
Bahkan jika wabah berakhir Juni itu pun harus ada masa recovery yang ia katakan bisa sampai Desember. Itu berarti PON Papua yang diadakan pada 20 Oktober 2020 bisa jadi tak terlaksana.
“Kapan covid berakhir, tidak tahu. Kami antisipasi. Tarulah tidak ada event apa pun karena Covid mewabah sampai Juli tidak diperhitungkan. Tidak ada aktivitas apa pun. Antisipasi kami, Agustus sampai Desember masa recovey. Kami juga belum tahu apakah PON masih berlangsung, Peparnas juga,” kata Gatot dalan video conference, Jumat (3/4/2020) lalu.
Gatot pun mengatakan bisa saja PON Papua bakal dilangsungkan pada awal Maret 2021 yang disesuaikan dengan event-event lainnya yang juga terselenggara di 2021.
“Intinya tetap belum ada kebijakan lain masalah PON. efeknya 2021. itu numpuk 13 event yang sudah kami catat, baik di lingkup duinia IOC, OCA, dan federasi lainnya, ini baru multi kemudian nasional,”
“Kalau PON mundur, mundur mungkin di awal Maret. kenapa Maret karena Januari-Februari kesulitan anggaran menyiapkan 500 miliar pengadaan barang jasa. Anggaran PON tidak realokasikan, tidak boleh ganggu gugat,” pungkasnya.
