MERAUKE,- Wakil Bupati Merauke, H.Riduwan mengemukakan bahwa Kantor Imigrasi memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kondisi di wilayah perbatasan RI dan PNG, apalagi termasuk perbatasan darat sehingga kerap menimbulkan kendala dan permasalahan di lapangan.
Ditambah lagi wilayah perbatasan yang sangat luas sehingga pengawasan harus lebih ditingkatkan. “Permasalahan timbul sudah sejak dulu dimana pintu masuk dari PNG ke Indonesia tidak sedikit. Banyak ratusan pintu kecil yang dapat dilalui, terlebih warga sekitar memiliki hubungan kekeluargaan dengan warga dari kedua negara.
Alasan ekonomi juga termasuk menonjol ketika warga negara tetangga masuk ke Indonesia melalui pintu yang sudah menjadi langganan mereka dan memang sangat disukai. Jadi jalan tikus yang tersedia sangat banyak,”terang Wabup pada rapat koordinasi yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dengan tema “pembahasan dan penyelesaian permasalahan terkait isu-isu actual di perbatasan negara dan tata cara penertiban dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah Papua Selatan bertempat di Swiss-Belhotel Merauke.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, banyak warga PNG yang leluasa masuk melalui jalan-jalan tikus ini tanpa diketahui. Parahnya lagi, tindakan yang melanggar hukum juga banyak yang masuk dari negara tersebut, salah satunya distribusi narkoba.
Belum lagi pelintas batas yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang notabene melawan atau berseberangan dengan NKRI. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga wilayah perbatasan agar aman dari tindakan negatif atau yang melanggar hukum.
Permasalahan yang timbul harus diidentifikasi dan hal ini membutuhkan sinergitas semua pihak khususnya instansi terkait. “Selain itu perlu melibatkan pihak perusahaan karena disinyalir ada KTP ganda yang masuk di perusahaan, dalam hal ini sebagai warga asing dan juga warga negara Indonesia,”pungkasnya.**
