MERAUKE,ARAFURA,-Perjuangan Universitas Musamus (Unmus), sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bergengsi yang berada di ujung timur Indonesia untuk membuka program magister akhirnya resmi terealisasi dengan diserahkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/M/2020 tentang izin pembukaan program studi administrasi publik program magister oleh Rektor Unmus, Prof.Dr.Philipus Betaubun, MT kepada Dekan Fisip Unmus, Dr.Fitriani, S.Kom, M.Si di Rektorat Unmus, Kamis (30/1). Dr.Fitriani mengemukakan bahwa pembukaan program studi administrasi publik program magister ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak tahun 2018 akhir, kemudian pada pertengahan 2019 pengajuan proposal dan di awal tahun 2020 ini surat untuk ijin operasional akhirnya resmi diberikan. Menurutnya, pembukaan program magister ini juga didukung dengan tenaga dosen yang sudah memadai, begitupun untuk dosen program magister sesuai dengan latar belakang ilmu masing-masing juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan dari pihak kementerian.
Tidak hanya soal SDM, sarana dan prasarana juga sudah mencukupi bahkan selama proses penyusunan proposal pasca sarjana, Unmus didampingi oleh dua universitas yang predikatnya lebih tinggi, yakni Unhas dan Undip. “Kami harapkan putra putri yang ada di tanah Anim Ha dapat melanjutkan studi pasca sarjananya di Merauke karena sekarang tidak perlu keluar daerah untuk kuliah S2. Tentunya bisa tertolong dari segi biaya karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Minimal kita sudah mempersiapkan SDM yang berkualitas,”ujarnya kepada ARAFURA News usai penyerahan SK.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tahap penerimaan mahasiswa akan dilaksanakan mulai Februari 2020 dan direncanakan pada Maret atau Juni mendatang proses kuliah sudah bisa berlangsung. Peluang terbuka lebar bagi lulusan S1 yang berminat, dengan syarat menunjukkan ijazah S1 yang sudah terakreditasi. Untuk di kawasan selatan Papua, baru Unmus yang memiliki program magister sendiri dan sangat komit untuk membantu pengembangan SDM di Provinsi Papua , khususnya di kawasan selatan. Untuk jumlah mahasiswa, maksimal diterima 30 orang sehingga per angkatan hanya satu kelas. Fitriani menjelaskan bahwa tim yang ada hingga saat ini masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan promosi dan sosialisasi, baik melalui brosur, media massa website hingga sosialisasi ke pihak Pemda
