Jayapura – Universitas Muhammadiyah Papua (UM Papua) melaksanakan wisuda angkatan ke-18 Program Studi Ilmu Komunikasi yang terdiri dari tiga konsentrasi, yaitu public relations, jurnalistik, dan broadcasting di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Rabu (17/5/2023). Jumlah wisudawan dan wisudawati sebanyak 66 orang.
Jika dirunut dari sejak status sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah, ini merupakan wisuda ke-18. Dalam status UM Papua, wisuda uni merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun 2020.
Pada acara wisuda kali ini, hadir Plh. Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, pimpinan FORKOPIMDA Provinsi Papua, Walikota Jayapura yang diwakili oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Frederik Awarawi.
Turut hadir Kepala LLDIKTI Wilayah XIV, Dr. Suriel S. Mofu yang hadir secara virtual, Anggota Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Tobroni yang juga hadir secara virtual, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiah Papua, para pimpinan Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah tingkat wilayah Papua dan Kota Jayapura, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) serta mitra UM Papua.
Rektor UM Papua, Prof. HR Partino menyampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Papua secara resmi berdiri dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Sosial nomor 937/M/Oktober 2020. UM Papua merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura.
“Tentang wisudawan saat ini, 66 orang terdiri dari 47 laki-laki dan 19 orang perempuan. UM Papua saat ini baru mewisuda lulusan dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi lainnya paling cepat tahun 2024 karena sekarang baru masuk semester 4, tapi sekaligus dengan wisuda Program Magister Ilmu Komunikasi,” ujarnya.
Partino juga menyampaikan bahwa menurunnya jumlah wisudawan dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak sosial pandemik Covid-19, dimana sebagian mahasiswa mengalami kesulitan finansal. Oleh karenanya UM Papua berharap adanya perhatian dari para pihak, terkhusus Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan mendukung suksesnya pendidikan tinggi di tanah Papua.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Suzana Wanggai menilai Universitas Muhammadiyah Papua telah berkiprah bagi pembangunan Papua, khususnya dalam bidang pendidikan yaitu mencerdaskan putra-putri Papua sebagai generasi emas harapan bangsa.
Ia juga menyampaikan harapan, Universitas Muhammadiyah Papua terus melakukan berbagai terobosan-terobosan yang membawa manfaat bagi masyarakat di Tanah Papua.
Tantangan yang dihadapi di Papua dalam hal pendidikan tinggi adalah ketidakmampuan masyarakat membiayai pendidikan.
‘’Hal ini mengakibatkan angka partisipan pendidikan tinggi di Papua hanya 11 persen, karena rata- rata penghasilan orangtua dibawah Rp2 juta per bulannya,’’ ungkap Suriel Mofu selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIV yang membawahi enam provinsi di Tanah Papua.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Pendidikan beserta LLDIKTI, melalui perguruan tinggi memberikan beasiswa ke seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di seluruh Papua.
‘’Ada 79 perguruan tinggi di Tanah Papua yang penyebarannya lima perguruan tinggi negeri dan 74 swasta, dan 44 perguruan tinggi kementerian, artinya ada 89 persen putra putri Papua yang belum menikmati pendidikan tinggi,’’ kata Suriel yang hadir secara virtual.
Suriel mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan beasiswa ke seluruh perguruan tinggi yang tersebar di Tanah Papua.
‘’Sebanyak 5.695 dari 72.357 mahasiswa di Tanah Papua mendapatkan beasiswa. Tahun 2023 ini, kita mendapatkan tambahan beasiswa lebih dari 3.000 mahasiswa, sehingga total 8.990 beasiswa atau Rp255 miliar,’’ jelasnya. (Zul)
