Jayapura– Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Muhammadiyah kini telah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Papua (UMP) setelah dilaunching oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa bersama Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan sejumlah Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, Jumat (23/10/2020).
Nama Universitas Muhammadiyah Papua digunakan secara resmi setelah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 937/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Jayapura di Kota Jayapura menjadi Universitas Muhammadiyah Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
Ketua PW Muhammadiyah Papua Prof. Dr. H.R. Partino, M.Pd menyampaikan bahwa di awal keberadaannya, UM Papua menyelenggarakan 7 program studi yaitu Ilmu Komunikasi (S1), Public Relations (D3), Ilmu Lingkungan (S1), Ilmu Komputer/Informatika (S1), Kewirausahaan (S1), Psikologi (S1) dan Hukum (S1).
“Keberadaan UM Papua merupakan aset berharga bagi kemajuan pendidikan di Tanah Papua. UM Papua hadir untuk Indonesia. UM Papua siap berkontribusi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,” ucap Partino.
Rektor UM Papua, Dr. Ir. H. Muh. Nur Jaya, M.Si menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemikiran dan pertimbangan Pendirian Universitas Muhammadiyah Papua.
Pertama, besarnya animo masyarakat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kedua, lanjut Nur Jaya, tuntutan zaman dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. mengharuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ketiga tuntutan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di era digital seperti saat ini. Keempat, adanya tuntutan keilmuan yang lebih holistik, integratif, lebih kontekstual berjangka panjang, dan responsif terhadap realitas sosial,” tandasnya.
Nur Jaya menyebut, UM Papua yang ada di Kota Jayapura menjadi aset Persyarikatan Muhammadiyah sebagai wujud peran dan kiprah Muhammadiyah kepada bangsa dan negara dalam dunia pendidikan, terkhusus bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua.
Wakil Rektor Bidang Akademik UM Papua, Dr. Indah Sulistiani, SE.,M.I.Kom, menjelaskan UM Papua secara resmi disahkan oleh Mendikbud pada 6 Oktober 2020 dan akan beroperasi mulai semester genap tahun 2021 apabila sesuai aturan, diizinkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.
“Untuk penerimaan mahasiswa baru masih menunggu aturan dari LLDIKTI. Jika diperkenankan, akan membuka penerimaan mahasiswa baru pada semester genap 2021. Namun jika tidak diperkenankan, PMB normal dibuka pada semester ganjil tahun 2021,” kata Indah.
Untuk operasional yang diperlukan adalah sarana dan prasarana, dan sudah terpenuhi dengan menyediakan ruang kuliah, fasilitas laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, laboratorium kimia, dan sebagainya.
“Untuk sementara waktu sambil menunggu realisasi gedung UM Papua masih menggunakan fasilitas sarana prasarana yang ada di lingkungan pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Jayapura,” tandasnya.
Dia menambahkan, pada prodi lama ada 29 orang dosen bergelar Doktor dan Magister, untuk prodi baru sesuai syarat minimum, ada 5 dosen untuk masing-masing 5 prodi baru sehingga mencapai 25 orang dosen pada prodi baru.
“Jumlah dosen akan terus menyesuaikan sesuai animo masyarakat terhadap prodi baru itu,” ucap Indah.
Selanjutnya, kampus terpadu UM Papua yang telah siap dibangun diatas lahan seluas 12 hektar di Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. (Zulkifli)
