JAYAPURA,- Sebanyak tujuh kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, belum menetapkan anggaran pengamanan.
Oleh karena itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, mengimbau kepada kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak di Papua, untuk segera melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengamanan.
“saya minta kepada tujuh kabupaten untuk segera melakukan penandatangan NPHD anggaran pengamanan. Sehingga pentahapan Pilkada tidak mengalami kendala di masa mendatang dan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” kata Doren Wakerkwa kepada wartawan di Jayapura, Senin (27/1/2020).
Doren yang beberapa kali ditunjuk sebagai penjabat bupati menilai sebenarnya tak sulit bagi seorang kepala daerah untuk menyiapkan anggaran Pilkada. Apalagi hal itu sudah menjadi tugas utama seorang kepala daerah dalam upaya mensukseskan agenda nasional tersebut.
“Saya mantan (penjabat) bupati beberapa kali dan saya lihat sebenarnya tidak sulit. Tinggal kita menganggarkan saja, sebab tugas pokok utama para kepala daerah saat tahun Pilkada adalah menyiapkan anggaran untuk mendukung iven tersebut,” terang ia.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengimbau tujuh dari 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020, agar segera menandatangani NPHD pengamanan dengan pihak kepolisian setempat.
Sementara 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menyelenggarakanpilkada serentak pada 2020 yakni Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digul, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.