Jayapura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara belum menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Kabupaten Tolikara baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Ketua Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan, Befa Jigibalom-Natan Pahabol di Tolikara, Usman Wanimbo meminta semua pihak menghormati proses demokrasi yang berlangsung.
“Tolikara ini bukan punya satu orang. Mari kita hargai proses dan pilihan masyarakat. Kita tunggu pleno KPU. Jangan gunakan cara-cara intimidasi dan klaim suara secara sepihak,” ujar Usman kepada wartawan, Jumat, 13 Desember 2024.
Usman mengatakan, pasca pilkada 27 November lalu, ada permainan curang yang dilakukan oleh salah satu paslon gubernur dengan melakukan ancaman kepada saksi-saksi dari paslon Befa Jigibalom-Natan Pahabol (BE-NA).
“Pilkada Tolikara terjadi bentrokan yang luar biasa, sehingga belum ada keputusan KPU siapa pemenanganya, sehingga tidak boleh ada yang klaim meraih suara terbanyak,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Benny Kogoya, bahwa ada kondisi darurat politik di Tolikara saat ini, sejak hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah 27 November lalu.
Benny menjelaskan, hingga saat para saksi terus mendapat intimidasi oleh para pasangan calon bupati yang berkonstestasi, terutama dari Paslon Gubernur yang sangat merugikan tim Befa Jigibalom-Natan Pahabol.
“Sejak hari pemungutan suara hingga saat ini, Kotak suara ditahan oleh salah satu tim paslon gubernur. Mereka bahkan mengusir dan mengintimidasi saksi Paslon Befa Jigibalom-Natan Pahabol yang ingin hadir dalam tiap pleno tingkat distrik atau kecamatan. Ada saksi kami yang dikejar dengan senjata tajam saat akan datang ke lokasi. Kami sangat dirugikan,” tegas Benny.
Benny yang mengaku, dengan situasi seperti ini, ditakutkan terjadi perang suku, karena hingga kini belum dilakukan pleno penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara yang mana KPU Kabupaten Tolikara sendiri saat ini sudah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan sejak tanggal 6 Desember lalu.
Benny berharap kondisi darurat politik yang terkait di Tolikara ini segera disikapi oleh pihak terkait, terutama KPU Papua Pegunungan, agar mengambil sikap tegas melakukan Pleno rekapitulasi suara.
“Harus segera dilakukan pleno agar jangan terus berlarut seperti ini. Kami juga meminta agar pleno itu dilakukan diluar dari Tolikara ini atau tempat netral. Supaya kita meminimalisir hal yang kita semua tidak inginkan,” tegasnya.
Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin mengaku berempati dengan kondisi beberapa daerah di Papua pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dia mengatakan, telah menerima pesan whatsapp dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang mempertanyakan apakah pilkada masih diperlukan di Papua jika kondisi terus memburuk dan menyebabkan konflik.
Afif kemudian menghubungi semua Ketua KPUD kabupaten/kota di wilayah yang berkonflik di Papua, yang hingga saat ini juga selesai melakukan penghitungan suara.
“Hari ini enggak selesai tarik semua ke provinsi. Kami mengambil kebijakan untuk kabupaten/kota yang belum selesai (perhitungan suara), maksimal (harus selesai) 14 (Desember), untuk provinsi (maksimal) 16 (Desember),” imbuhnya.
Di Papua, beberapa wilayah seperti di Puncak Jaya dan Puncak ditarik ke Nabire. Kemudian wilayah yang hendak ditarik ke pusat kota juga berada di Provinsi Papua Pegunungan, di Tolikara dan Lanny Jaya yang masih berkonflik. “Lanny Jaya ini masih (seperti) perang bapak ibu sekalian. Ini saya kira tantangan kita semua,” tandasnya.
