JAYAPURA – Kabar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Provinsi di Papua menjadi topik hangat bagi sejumlah Tokoh besar di Papua dan menimbulkan reaksi di sejumlah kalangan, baik pro dan kontra.
Menyikapi soal pro dan kontra soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Papua bersuara. Mereka pada intinya mengajak masyarakat di Papua untuk mendukung Pemerintah dan pihak keamanan agar aspirasi pemekaran bisa terkabul, dengan selalu memanjatkan doa kepada Tuhan.
Karena, dengan dilakukannya pemekaran bisa menjadi solusi permasalahan yang ada, dalam meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Alberth Yoku, mengatakan, dirinya selaku Tokoh Agama memberikan dukungannya soal rencana pemekaran DOB.
“Selaku ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit dan juga tokoh agama, kami menyetujui dan mendorong (mendukung) untuk adanya pemekaran provinsi di Papua,” harap Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit tersebut.
Alberth Yoku menilai tujuan daripada pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek dan itu yang menjadi dasar dirinya memberikan dukungan.
Sebab itu, ia selaku tokoh agama terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran daerah Otonomi baru di Provinsi Papua.
“Pemekaran ini tujuannya hanya satu saja. Supaya pembangunan di wilayah masyarakat adat Anim Ha, Lapago, Mepago, Saireri maupun Tabi dapat difokuskan untuk pembangunan yang baik,” imbuh mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
Senada dengan Alberth Yoku, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th, menuturkan,
Bentuk dukungan dari masyarakat sangat penting sebab pemerintah sedang berupaya membangun bangsa demi kesejahteraan rakyatnya, jadi tidak perlu ada penolakan soal pembentukan otonomi baru.
“Bapak-bapak Ibu-ibu umat tuhan, umat gereja saya ingin mengajak kita semua tidak usah bingung dan takut apalagi menolak, tapi kita ikuti rencana Tuhan,” ajaknya.
Maury menambahkan, satu hal yang paling penting dan perlu menjadi perhatian bersama ialah selalu panjatkan doa bersama, dengan begitu pemekaran Provinsi baru di Papua akan terlaksana, sebab ini bentuk rencana Tuhan melalui Pemerintah.
“Kita harus bekerja sama dengan POLRI mari kita dukung pekerjaan ini, dan apabila sudah waktunya kita sama-sama melihat ada hal-hal tidak sesuai dengan kebudayaan pasti kita tolak, dan hal-hal sesuai dengan kebudayaan mari kita terima,” harap mantan Ketua PGPI Provinsi Papua ini.
Bentuk dukungan lain juga dikemukakan, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Awi menyampaikan, tidak ada alasan menolak pembentukan DOB sebab menurutnya dengan DOB akan berdampak bagi kesejahteraan, keadilan dan pemerataan pembangunan di semua sektor.
“Akan terbuka lapangan kerja baru, jadi baik bagi anak-anak kita setelah lulus sekolah dan masuk dunia kerja,” pungkas Ondoafi Nafri ini.
Untuk diketahui, Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kendati demikian, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua justru mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua.
Rencananya, akan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan RUU Provinsi Papua Selatan.
