Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri saat menyerahkan piagam penghargaan kepada berbagai tokoh, pada puncak peringatan HUT Bhayangkara ke- 78 Tahun di Mapolda Papua.
Papua – Dipuncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke- 78 tahun, beberapa tokoh agama dan tokoh adat di tanah Papua mengapresiasi kebijakan Kapolda Papua.
Salah satu kebijakan Kapolda yang diapresiasi yaitu tentang penerimaan anggota polisi baru, yang mana masing-masing daerah dibuat kebijakan khusus.
“Ini sangat luar biasa dan bijak. Saya mau bilang, sosok seperti ini yang kami butuhkan saat ini karena beliau sangat bijak dalam mengambil keputusan,” ujar tokoh agama Kabupaten Supiori Utara, Pdt Rosalina di Supiori, Selasa (2/7/2024) siang.
Ia pun berpesan, jadilah imam yang luar biasa dalam rumah tangga dan imam bagi seluruh masyarakat yang ada di atas tanah Papua.
“Doa kami Tuhan terus bersama dengan bapak, Tuhan selalu berikan hikmat dalam menjalan tugas-tugas sesuai kehendak Tuhan,” ujarnya.
Ketua Gereja Bethel Indonesia Wilayah Sarmi, Pdt. Hengky Tersumbre menyatakan selaku tokoh agama, ia memberikan apresiasi kepada Kapolda Irjen Fakhiri beserta jajaran karena keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Sarmi sampai saat ini cukup kondusif.
“Sampai hari ini Sarmi aman-aman saja. Kami berterimakasih untuk kinerja Kapolda Papua berserta jajaran yang selama ini sudah berjalan baik,” kata Tersumbre.
Ia menilai, selama ini Kapolda selalu memberi perhatian kepada organisasi keagamaan.
“Makanya kami sangat berterimakasih. Mungkin pesan saya dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78 kalau bapak bisa melaksanakan kebaktian kebangunan rohani (KKR ) di kabupaten lain, kami harapkan itu juga bisa dilakukan di Sarmi,” harapnya.
Ia menegaskan, Polda Papua selama dipimpin oleh Kapolda Irjen Fakhiri, situasi keamanan di wilayah pesisir pantai Papua cukup kondusif.
“Kalau melihat situasi selama ini, Sarmi adalah salah satu kabupaten yang teraman di seluruh Papua. Itu tidak terlepas dari kepemimpinan Irjen Fakhiri,” katanya.
Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Waropen, Barends Agaki mengatakan tanpa pihak keamanan masyarakat tidak mungkin menjalankan aktivitas dengan luwes, untuk itu kami butuh kepolisian untuk keamanan dan ketertiban.
“Kepolisian sangat penting bagi kami masyarakat. Satu-satunya pelindung dan meniliki prinsip kemanusian adalah polisi,” kata Agaki.
Kami menilai Kapolda Papua sangat dekat dan peduli terhadap masyarakat. Kami rindu pemimpin yang seperti ini.
“Muda-mudahan Tuhan berkenan menjawab keinginan beliau untuk maju di Pilkada Gubernur Papua,” ujarnya.
Semetara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sarmi Ahmad Mainatu mengatakan HUT Bhayangkara sudah menjadi bagian dari polisi dan masyarakat.
“Kepolisian sangat dekat dengan masyarakat. Artinya, Polisi dan Masyarakat selalu bersinergi,” kata Ahmad.
Ia pun memiliki harapan untuk kepolisian ke depan lebih baik, sebab selama ini Polri dan masyarakat Sarmi selalu hidup berdampingan sehingga segala persoalan bisa terselesaikan dengan cara damai.
“Ketika polisi itu bijak, maka apabila ada masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum, tetapi lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan dan adat. Kalau tidak bisa diselesaikan barulah di proses ke ranah hukum,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua jika selama ini dalam melaksanakan tugas masih banyak kekurangan yang diberikan, khususnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan belum maksimal.
“Itu bentuk keterbatasan kami, namun kami berjanji untuk terus mereformasi diri untuk membawa Polri untuk tetap hadir bersama pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Tanah Papua,” ucap Irjen Fakhiri.
Meskipun demikian, Irjen Fakhiri menyampaikan terimakasih kepada seluruh personel Polri atas kerja keras dan pengabdian serta perjuangan yang telah dilakukan dalam menjaga kedamaian di Tanah Papua.
“Setiap 1 Juli Polri pasti melakukan evaluasi kinerja. Begitu juga di Papua, saya akan melalukan evaluasi kinerja mulai dari 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024 dan kami juga akan mendengar harapan masyarakat terkait koreksi yang mereka berikan untuk Polri guna memperbaiki kinerja kepolisian,” tegasnya.
