JAYAPURA – Guna menindak lanjuti aspirasi dari Calon Siswa (Casis) Polisi yang beberapa hari lalu mendatangi DPR Papua melakukan demo, maka dalam waktu dekat ini Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM akan ke Jakarta menemui Kapolri.
Bahkan, terkait rekrutmen calon siswa bintara dan calon perwira Polri di Provinsi Papua menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPR Papua.
Oleh karena itu, Komisi I DPR Papua akan segera menemui Kapolri untuk membahas masalah rekrutmen calon anggota Polri di Papua.
Kepada wartawan, Ketua Komisi I DPR Papua, Fernando Yansen Tinal mengakui jika pertemuan di Jakarta itu akan segera dijadwalkan, sebab itu juga merupakan rencana kerja terutama terkait inisiatif atau hak inisitif legislasi Komisi I DPR Papua.
“Dan tadi salah satu hal yang kita bahas memang sudah mengkrucut disini sehingga yang kita dorong saat ini yaitu membuat jadwal ke Jakarta untuk bertemu dengan Kapolri dengan tujuan untuk bertanya langsung atau berdiskusi mengenai rekrutmen calon anggota Polri, baik bintara maupun perwira yang dilakukan selama ini di Papua,” kata Fernando Tinal kepada Wartawan usai memimpin rapat kerja Komisi I DPR Papua di Hotel Aston Jayapura, Selasa (8/06).
Tapi intinya lanjut Fernando Tinal, ini agar kami mendapatkan kejelasan. Seperti kemarin rekrutmen Polisi Noken, sehingga ini sebagai tindak lanjut dari yang melakukan demo kemarin.
“Oleh karena itu kami ingin melihat langsung aturan-aruran apa yang diberlakukan selama ini dan juga terkait perekrutan-perekrutan atau penerimaan seperti apa,”jelasnya.
Pastinya kata Politisi Partai Pohon Golkar ini, jika dalam pertemuan itu, tentu akan ada masukan-masukan yang nantinya disampaikan dari DPR Papua. Dan tentu juga ingin mendengar secara langsung penjelasan dari Kapolri.
“Jadi ini salah satu inisiatif dewan juga yang akan kami gunakan, dan akan kami coba dorong menjadi suatu regulasi untuk peraturan daerah. Mudah-mudahan jadi ya dan bisa ditetapkan dalam sidang perubahan nanti untuk menjadi satu peraturan atau regulasi, sehingga dalam rekrutmen itu ada kejelasan hukum yang mengikat sehingga dalam rekrutmen itu juga kuotanya jelas dalam penerimaan terutama bagi Orang Asli Papua (OAP),” terangnya.
Kendati demikian, Komisi I DPR Papua berharap dalam perekrutan bintara maupun perwira Polri, akan diperhatikan lebih baik lagi. Sebab, selama ini mungkin karena ada kesepakatan antar Pemprov Papua dengan pihak Polda, sehingga dari DPR Papua sendiri belum bisa menjalankan fungsi pengawasan karena itu adalah bersifat hibah dari penerintah.
Untuk itu, tandas Fernando Tinal, Komisi I DPR Papua terus berupaya untuk membuat sebuah peraturan daerah dan jika disetujui dalam sidang dan juga akan disetujui di pusat nanti, itu bisa ada regulasi atau peraturan daerah yang mengikat dalam setiap rekrutmen Polri maupun yang lain, sehingga bisa dianggarkan dari APBD untuk rekrutmen Polri dari Orang Asli Papua.
“Jadi jika sudah ada regulasi atau aturan itu, kan semuanya jadi jelas dan kemungkinan juga bisa berlaku untuk perekrutan TNI. Nanti kita akan buat satu regulasi yang lebih konkrit dan koperhensif. Bila perlu kita upayakan aturan ini sampai pada perekrutan CPNS juga. Tapi kita mulai dari penerimaan kepolisian dan PNS, hanya nanti kita lihat bentuknya seperti apa karena dari Komisi I DPR Papua baru mau berangkat ke Jakarta sehingga kelanjutannya nanti kami akan sampaikan ketika kembali,” paparnya.
Dikatakan, jika dari pertemuan itu tentu akan menjadi masukan bagi Komisi I DPR Papua dalam mengusulkan sebuah regulasi yang akan dimasukkan dalam Bapemperda DPR Papua dan diharapkan menjadi Propemperda Tahun 2021, sehingga bisa disidangkan dalam tahun ini.
“Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah ada aturan yang dapat mengikat. Itu harapan kami tentunya,” harapnya.
Untuk itu, legislator Papua ini menambahkan, jika pihaknya akan mendorong mekanisme tersebut. Entah itu bentuknya seperti apa, akan tetapi pihaknya berupaya akan mendorong hal ini sebagai inisiatif dari Komisi I DPR Papua.
“Dan selanjutnya kami juga akan mendorong itu ke Bapemperda untuk digodok lagi di Bapemperda,” ujar Fernando Tinal. (TIARA).
