Jayapura – Ketua Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian, Mega MF Nikijuluw, SH mengungkapkan, dari hasil rapat kerja bersama mitranya ada tiga Organisa Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, penyerapan anggarannya masih sangat minim.
Ketiga OPD rumpun ekonomi yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua ini, masing masing Dinas Keluatan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas PTSP, yang diketahui rata-rata penyerapan anggarannya baru mencapai 48 persen.
Selain itu, Mega Nikijuluw menjelaskan, jika rapat kerja ini untuk mengevaluasi kinerja dari OPD rumpun ekonomi pada tahun 2021, terutama capaian kinerja terhadap mereka.
“Ya, kita bisa melihat dan mengevaluasi apakah sudah selesai mencapai target atau belum. Namun, ternyata sampai hari ini, masih banyak dinas yang belum mencapai target. Bahkan, rata-rata masih mencapai 48 persen penyerapan anggarannya,” kata Mega Nikijuluw kepada Pasific Pos usai rapat kerja bersama mitra di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu 3 November 2021.
Apalagi lanjut Mega Nikijuluw, tahun anggaran 2021 ini, tinggal beberapa minggu ke depan sebelum tutup anggaran pada pertengahan Desember 2021.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua bersama Sekda Papua untuk merealisasikan anggaran segera turun, sehingga penyerapan anggarannya bisa lebih maksimal lagi sesuai yang ditargetkan.
Sebab, kata Mega, Komisi II DPR Papua berharap tidak ada lagi terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang besar, lantaran tidak terserap.
“Jadi kami berharap dalam pagu tahun anggaran 2022 nanti, ada tambahan untuk OPD rumpun ekonomi. Kenapa? Karena OPD ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang kini sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah secara langsung, apalagi kita lihat masih banyak terjadi konflik di daerah, sehingga masih susah makan dan minum serta kesulitan transportasi,” harapnya.
Selain itu, Mega juga berharap pemerintah daerah harus lebih memperhatikan OPD rumpun perekonomian yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua melalui program – programnya yang diharapkan menumbuhkan ekonomi rakyat.
“Ya, kalau bisa OPD rumpun ekonomi bisa ditambah anggarannya, agar visi misi pak Gubernur terutama sector ekonomi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Namun dengan adanya Sekda definitive , Mega pun berharap masalah keuangan tidak terpengaruh lagi, termasuk system keuangan yang baru dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga tidak menghambat masalah anggaran. (Tiara).
