Jayapura – Kepemimpinan Presiden Jokowi 2 periode dengan program tol darat, laut dan udara, namun realita angka kemahalan belum pernah berubah karena jalan trans darat Wamena-Jayapura, Wamena Tolikara Puncak Jaya masih parah rusak.
Penurunan harga belum bisa diwujudkan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, gubernur Papua Lukas Enembe dan bupati Usman G. Wanimbo dalam membangun rakyat Papua khususnya kabupaten Tolikara. Hal ini dikatakan Benny Kogoya selaku Tokoh pemuda Kabupaten Tolikara.
Benny Kogoya juga menilai kepemimpinan bupati Usman Wanimbo dan Gubernur Lukas Enembe di kabupaten Tolikara visi dan misi belum terlaksana.
“Buktinya 10 tahun belum ada perubahan, angka kemahalan masih tinggi, pembangunan malah buruk, meningkatnya korban lalu lintas seperti kecelakaan di jalan trans Puncak Mega dan jembatan kali Konda, kali Toli, kali Goyage sering terjadi. Dan pusat pelayanan pemerintahan kepada rakyat belum terwujud secarak maksimal karena kantor bupati dan rumah dinas bupati atau rumah dinas jabatan tidak ada. Aparatur Sipil Negara (ASN) berkantor di hotel dan buat laporan LHP juga di hotel.
“Pejabat memperkaya diri bangun hotel dan aset dimana mana dan rakyat menderita, maka diharapkan Menteri dalam negeri bisa turun berkunjung berkantor di Tolikara untuk melihat hal ini dan kita siap memberikan data atau langsung menjadi guide atau pendamping” ujar Benny Kogoya.
Dikatakannya, kedatangan Mendagri ini untuk melihat langsung pembangunan yang ada serta untuk sinkronnisasi dengan LHP dan penghargaan WTP apakah layak atau tidak.
“Wujud dari negara hadir rakyat bisa menikmati pembangunan di semua sektor dan ada perubahan taraf hidup. Namun menurut penilaian kami belum ada perubahan taraf hidup ke arah sejahtera. Oleh karena itu kami menilai pembangunan di semua sektor buruk, ” ujar Benny lebih lanjut.
Diakhir pernyataannya Benny Kogoya berharap adanya audit independent terhadap APBD Tolikara.
