Jayapura – Menanggapi berbagai tanggapan dari sejumlah LSM dan mahasiswa bahkan dari anggota DPR Papua sendiri, terkait pergantian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, baik Direktur RSUD Jayapura dan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau, ST menegaskan jika hal itu sudah menjadi kewenangan mutlak Gubernur Papua.
“Pergantian atau pencopotan kepala OPD itu, kewenangan mutlak bapak Gubernur,” kata Thomas Sondegau lewat via selulernya, Selasa siang (24/08).
Bahkan, Politisi Partai Demokrat ini menilai jika pernyataan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan stakeholder lainnya terhadap pergantian Direktur RSUD Jayapura dan Kepala DPPAD Provinsi Papua itu, adalah keliru.
Menurutnya, pergantian OPD di lingkungan Pemprov Papua itu, menjadi kewenangan mutlak gubernur yang tak bisa rubah lagi.
“Ya, boleh saja, semua organisasi berbicara terkait pencopotan kepala OPD itu, dengan menyatakan kepala OPD itu bagus, tapi jangan keliru karena semua kewenangan ada di gubernur,” tegas Thomas.
Menurut Thomas Sondegau, tentunya Gubernur Papua, Lukas Enembe sebelumnya telah melakukan evaluasi kinerja dan pertimbangan serta saran dan masukan untuk melakukan pergantian kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua.
“Pasti itu sudah ada evaluasi dan pertimbangan. Jadi jangan serta merta organisasi manapun, baik tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya, termasuk anggota DPR Papua, menyuarakan bahwa gubernur salah menempatkan atau mengganti orang, kenapa tidak memanggil dulu, itu mereka keliru. Sebab, yang punya OPD adalah gubernur, gubernur punya kabinet dan kinerja mereka tentu dinilai gubernur. Jadi, jangan hanya bicara kepentingannya,” tandasnya.
Kendati demikian, Thomas Sondegau tetap mendukung penuh keputusan Gubernur terhadap pencopotan atau pergantian kepala OPD itu.
“Semua pihak harus menerima. Jangan menyalahkan gubernur. Jangan karena kepentingan satu dua orang, terus menyalahkan gubernur, lihat sisi positifnya,” tekannya.
Ditegaskannya, dengan adanya pencopotan dua kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua itu, menjadi warning bagi kepala OPD lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melayani rakyat Papua.
“Namun untuk RSUD Jayapura, kenapa diganti. Saya menggaris bawahi bahwa gubernur tidak salah, langsung diganti dengan Pak Anton Tony Mote, itu satu suku dan satu daerah. Kami wilayah Meepago mestinya harus bangga, ternyata diganti dari wilayah Meepago lagi,” pungkasnya. (Tiara).
