Jayapura – Anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi Partai Hanura, Thobias Bagubau, S. Ip menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) terkait optimalisasi peran pemerintah provinsi dalam pembangunan daerah tahun 2025.
Hal ini disampaikan Legislator Papua Tengah itu dalam keterangan pers di Jayapura, Minggu 5 Januari 2025, setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRP Papua Tengah pada 31 Desember 2024 lalu.
Legislator Papua Tengah itu juga menyoroti isu yang berkembang di tengah masyarakat tentang kehadiran Provinsi Papua Tengah yang dinilai sebagai kepentingan politik. “Ada isu yang berkembang bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah hanya untuk kepentingan politik. Karena itu, pemerintah harus menunjukkan tindakan nyata melalui pembangunan yang merata,” tegas Politisi Partai Hanura itu.
Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua periode 2022 – 2041 yang tertuang dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2023 harus dioptimalkan. Hal ini mencakup penguatan peran kabupaten dan distrik sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat daerah.
“Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat harus memaksimalkan perannya dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan perencanaan pembangunan,”tandas Thobias.
Bagubau menyebut, jika beberapa aspek prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. “Untuk itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit serta Puskesmas harus menjadi perhatian utama,”tekannya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa betapa pentingnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan peningkatan layanan penerbangan di daerah-daerah terpencil.
“Aksesibilitas adalah kunci untuk membuka isolasi dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah,”ujarnya.
Bagubau juga menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran ini didasarkan pada hasil aspirasi masyarakat melalui audiensi dan kegiatan reses DPRP Papua Tengah. “Semua masukan ini akan menjadi landasan untuk mengawal pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Papua Tengah,”kata Bagubau.
Terkait, Program Prioritas di Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, Anggota DPRP Papua Tengah ini juga memaparkan sejumlah program prioritas yang harus direalisasikan oleh pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2025. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor untuk pembangunan daerah.
Di sektor infrastruktur jalan, Bagubau menandaskan jika pentingnya pembangunan Jalan Trans Paniai-Intan Jaya dan ruas jalan dari Kampung Dubasiga, Mbiayapa, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga lewat Bogobaida menuju Paniai.
“Pembangunan Jembatan Kali Degeuwo di Mbugimigi Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya juga harus menjadi prioritas,”tukasnya.
Bahkan, legislator dari Fraksi Partai Hanura ini juga mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Di sektor transportasi udara, ia menyoroti kebutuhan pengembangan bandara untuk pesawat berbadan besar dan peningkatan infrastruktur lapangan terbang untuk pesawat kecil.
“Sektor pendidikan membutuhkan perhatian khusus melalui pembangunan asrama siswa, penyediaan fasilitas sekolah, dan penempatan tenaga pengajar di Kabupaten Intan Jaya,” jelasnya.
Untuk bidang kesehatan, Bagubau menekankan urgensi pembangunan laboratorium obat-obatan di puskesmas. “Kita juga harus mengatasi masalah kekurangan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat distrik,” tegasnya.
Program prioritas lainnya mencakup pembangunan Tower Telkom di setiap daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kampung Pagamba dan Bugalaga.
“Semua program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara menyeluruh,” pungkas Bagubau.
Aspirasi dan Usulan Masyarakat Saat Reses
Selain itu, anggota DPRP Papua Tengah, Thobias Bagubau, menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Usulan tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan dan pengawasan di wilayah Intan Jaya.
“Masyarakat mengusulkan pembangunan pagar kawat untuk pengamanan lapangan terbang di Pagamba dan Bugalaga,” ujar Bagubau
Di bidang pendidikan, Bugubau mengungkap, masyarakat mengharapkan adanya bantuan biaya studi untuk putra daerah, khususnya untuk jenjang Strata 1 dan Strata 2. Sementara untuk infrastruktur pemerintahan, ada usulan renovasi Kantor Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya.
Tak hanya itu, Bagubau juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tata kelola keuangan desa.
“Masyarakat menginginkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana kampung di Kabupaten Intan Jaya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan aspek keagamaan dengan usulan pembangunan Kantor Klasis dan Rumah Pastori di Bugalaga dan Pagamba, serta bantuan hibah untuk gereja-gereja.
“Masyarakat juga mengusulkan pembangunan pasar tradisional permanen untuk menunjang aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Usulan terakhir yang disampaikan adalah pentingnya pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di kampung-kampung. “Ini untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tegas Bagubau.
Pada kesempatan inj, legislator itu juga meminta agar ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah segera diganti. “Ketua MRP Papua Tengah harus diganti karena telah maju sebagai Wakil Gubenur Provinsi Papua Tengah,”tandas Thobias Bagubau.
