Edo Kaize : STR Tenaga Medis Tidak Boleh Ditahan
Jayapura, – Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada para tenaga medis kesehatan yang telah memiliki sertifikasi uji kompetensi.
Namun sangat disayangkan ternyata masih banyak tenaga medis di Papua tidak memiliki STR.
Padahal, para tenaga medis ini sangat membutuhkan legalitas dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien yang akan ditanganinya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua harus tanggap terhadap hal-hal seperti itu. Sebab tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan.
“STR juga dapat diperoleh jika setiap tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikasi uji kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi,” kata Edoardus Kaize, SS lewat via telepon kepada Reportase Papua, Jum”at (21/08).
Apalagi Ijazah itu diterbitkan oleh perguruan tinggi peserta didik dan sertifikasi uji kompetensi diterbitkan oleh DIKTI.
Untuk itu, Politikus PDI Perjuangan itu dengan tegas meminta, STR para tenaga medis itu tidak boleh ditahan-tahan, sebab mereka butuh legalitas untuk melakukan pelayanan kesehatan.
“Makanya pemerintah ini juga harus tanggap terhadap hal-hal seperti ini. Jadi mereka mau pegawai negeri atau bukan, tetap mereka harus dapat STR itu. Supaya ketika mereka melaksanakan tugas sebagai petugas kesehatan, mereka sudah punya pegangan dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Apalagi lanjut Edo Kaize sapaan akrab legislator Papua itu, sampai sejauh ini tenaga medis ini belum menerima STR.
Menurut Edo Kaize, ada banyak yang belum terima STR itu, jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua, harus melihat hal itu. Supaya menginventarisir berapa banyak petugas kesehatan di Papua yang belum punya STR. Begitu juga yang baru lulus sekokah, secara khusus sekolah kesehatan yang nanti bekerja sebagai petugas kesehatan. Itu diundang hadir untuk mengikuti proses dan memberikan STR.
“Tidak boleh kita, oh nanti dua tahun tiga tahun baru diberikan STR-nya, Tidak boleh seperti itu, Karena setiap tahun itu harus ada. Bila perlu setiap tahun itu dua kali dalam melakukan proses untuk memperoleh STR tersebut. Atau ikut formasih saja, kan setiap tahun ada dua kali formasih, yakni Apri dan Oktober. Jadi ikut itu saja, supaya setelah dia sekolah dia bisa dapat STR. Kalaupun belum pegawai negeri, tapi dengan adanya STR itu, mereka bisa pakai untuk bekerja. Kan ini juga merupakan sekolah kejuruan untuk kesehatan, “jelas Edo.
Sehingga kata Edo Kaize, dengan adanya STR itu, mereka punya pegangan untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai petugas kesehatan.
“Ada kan sekarang, ya mungkin karena kedekatan sebagai keluarga dia blm dapat SK tapi dia sudah bekerja. Model seperti ini kan bahaya kalau nanti terjadi mall praktek terhadap pasien-pasien di rumah sakit atau di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Jadi siapa yang mau disalahkan, sementara mereka ini belum punya STR atau belum ada kelayakan untuk melakukan tugasnya,”ujar Edo Kaize.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat, Edo Kaize, kembali mengingatkan kepada dinas terkait untuk lebih memperhatikan lagi masalah ini.
“Bukan saja memperhatikan, tapi sudah harus dimulai di programkan supaya STR itu, sejak saat ini sudah harus ada.Jadi bukan memperhatikan saja tapi sudah harus di prioritaskan. Karena Papua butuh tenaga-tenaga medis,”tandas Edo Kaize.
Menurutnya, sangat disayangkan jika dia seorang sarjana keperawatan atau dia seorang bidan, tapi tidak bisa melaksanakan tugas karena dia belum memiliki Surat Tanda Registrasi atau STR.
“Contoh kasusnya ada di saya. Bahkan sudah banyak tenaga medis yang mengeluh kepada kami, terkait dengan STR mereka yang ditahan. Jadi contoh kasus itu ada, jadi kalau nanti pemerintah mau komplain ke saya, ya saya tinggal kasih lihat,” bebernya.
Edo Kaize menambahkan, pada prinsipnya sebenarnya tidak rugi kalau memang penerintah mau mengeluarkan STR untuk para tenaga medis ini dalam menjalankan tugasnya.
“Kenapa kita susah sekali untuk mengeluarkan STR itu untuk mereka, padahal sebenarnya tidak susah jika memang punya niat untuk keluarkan STR itu. Orang sudah sekolah sekian tahun. Artinya minimal mereka sudah punya ilmu untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Sehingga si pasien pun tidak meragukan pelayanan tenaga medis. Tapi juga harus dicek, apakah yang sekarang melayani itu semua punya STR, jangan sampai tidak punya, akan jadi masalah nantinya,” pungkasnya.
