Rumbairussy : Ini Sangat Tidak Manusiawi Sudah Melanggar Norma Hukum dan Prinsip HAM”
Jayapura, – Setelah beberapa hari lalu Tim Peduli Kebenaran Pembunuhan Warga Sipil Kabupaten Puncak Pelajar dan Mahasiswa se-Indonesia melakukan audensi dengan Komisi I DPR Papua, yang kemudian langsung menyerahkan pernyataan sikap, kini lembaga DPR Papua menanggapi pernyataan sikap tersebut dengan menggelar jumpa pers yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, S.Sos.M.Si didampingi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa, S.IP, M dan anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH yang berlangsung di Kantor Gedung II DPR Papua, Kamis (26/11), semalam.
Dimana dalam jumpa pers itu, ada sejumlah poin yang dibacakan oleh Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy bersama Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa dan anggota Pansus Kemanusiaan, Paskalis Letsoin, terkait kasus penembakan terhadap 4 pelajar dan 1 PNS warga sipil di Kabupaten Puncak pada 19 November 2020.
Waket III Rumabairusy mengatakan, DPR Papua turut prihatin dengan tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi lagi di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Papua pada 19 November 2020. Untuk itu pertama, pihaknya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam sebab ada empat warga sipil meninggal dalam kejadian tersebut.
“Satu di antaranya adalah pelajar, dan satu korban lain kini masih dirawat karena luka serius. Doa kami semoga keluarga yang mengalami musibah ini diberi kekuatan iman oleh Tuhan yang Maha Kuasa,” kata Rumbairussy sapaan akrabnya.
Kedua lanjut Yulianus Rumbairussy, DPR Papua mengutuk tindakan penembakan yang telah menyebabkan korban meninggal dunia serta cedera yang serius. Terlepas dari pada itu, siapapun pelakunya dan apapun alasannya, harus ditindak tegas.
“Ini sangat tidak manusiawi. Sebab sudah melanggar norma hukum dan prinsip-prinsip HAM,” ujarnya.
Oleh karena itu tandasnya, DPR Papua meminta aparat kepolisian, Komnas HAM RI perwakilan Papua dan pihak terkait lainnya untuk dapat melakukan investigasi secepatnya.
“Dan mengumumkan secara terbuka siapa aktor atau oknum pelaku dibalik penembaka tersebut dan langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan,” tandas Rumbairussy.
Bahkan, DPR Papua sesuai tugas dan fungsinya akan mengkawal setiap proses kasus itu hingga ada kejelasan atas insiden ini.
Oleh karena itu, kata Yulianus, DPR Papua yang diwakili Pansus Kemanusiaan juga akan mengunjungi korban dan keluarga korban yang mengalami musibah tersebut.
“Kita akan bertemu pemerintah daerah serta masyarakat di sana untuk mendapatkan keterangan atau informasi berkaitan dengan kejadian itu, agar dapat memberikan masukan kepada para pihak yang akan mengambil langkah-langkah konkrit, tegas dan pasti untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” tegasnya
Selain itu tambahnya, DPR Papua juga meminta semua pihak dapat menahan diri. Dan tidak mengedepankan kekerasan apalagi menggunakan senjata, karena hal tersebut hanya akan mengorbankan bagi warga sipil.
“Ini sebagai sikap lembaga DPR Papua dalam menyikapi inisiden penembakan di Kabupaten Puncak Papua pada 19 November 2020,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa bahwa pihaknya berencana akan berangkat ke Puncak pada awal pekan depan.
“Kami akan bertemu langsung dengan keluarga korban, pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak terkait yang ada disana,” jelas Feryana Wakerkwa.
Sementara itu, Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan, rencana pihaknya menemui sejumlah pihak bukan dalam rangka investigasi.
“Tapi kami hanya ingin mendengar langsung keterangan dari berbagai pihak, terutama korban dan keluarga korban,” tutup Paskalis.
