Jayapura – Tiga lembaga penegak hukum yaitu Polri, Kejagung dan KPK akan mengusut dugaan kasus penyelewengan dana otonomi khusus (Otusus) Papua.
Seperti dilansir di sejumlah media nasional, Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Otsus tersebut.
Menanggapi kasus itu, Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH dengan tegas mengatakan, kalau kasus itu memang benar adanya, silahkan melakukan proses-proses penyelidikan tidak perlu di bicara banyak di media.
“Tapi rakyat juga ingin mengetahui siapa-siapa oknum yang lakukan ini. Untuk itu, saya atas nama pimpinan lembaga DPR Papua mau menyanpaikan kepada seluruh kepala daerah, yakni para Bupati dan Walikota juga Gubernur, kita tidak peru takut soal ancaman-ancaman seperti itu. Selama bapak-bapak kepala daerah kita menggunakan dana itu dengan baik dan pertanggung jawaban jelas dan semuanya jelas, saya kira kita tidak perlu khawatir,” kata Yunus Wonda kepada Pasific Pos, Sabtu (27/2).
Yang kami lihat lanjut Politikus Partai Demokrat itu, dari kacamata politik bahwa dengan terjadinya arus penolakan Otsus yang cukup besar dari rakyat Papua juga dengan penolakan yang cukup besar tentang pemekaran, cukup besar dengan meminta pasukan organik harus di tarik dari Papua dan juga cukup keras dengan bicara soal referendum.
“Kami harap, supaya hal ini tidak seakan-akan hanya untuk mengalihkan isu. Bahwa ini akibat dari dana Otsus di korupsi, akhirnya situasi Papua seperti begini. Bukan itu masalahnya,”tekannya.
Menurut Yunus Wonda, masalah utama di Papua itu sudah jelas. “Hari ini coba kita lihat situasi di Nduga dan Intan Jaya, rakyat saat ini hidup dalam posisi ketakutan yang luar biasa. Karena banyak terjadi pengiriman pasukan non organik yang luar biasa,”ujar Wonda.
Padahal ungkap Yunus Wonda, dulu daerah-daerah itu adalah daerah yang aman. Sekarang hanya sekedar karena terjadi gesekan sedikit, akhirnya terjadi pengiriman pasukan yang luar biasa.
“Kita mau kirim berapa juta ribu pun pasukan ke Papua, tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua. Kami harap bahwa pemerintah pusat juga tidak kehabisan akal,” cetusnya.
Yunus Wonda menambahkan, bukan hanya sekedar itu menjadi persoalan dan akhirnya diselesaikan dengan cara-cara harus mengirim sekian banyak pasukan.
“Ingat hari ini mengirim sekian banyak tp terlalu banyak korban. Korban bejatuhan di rakyat sipil, korban berjatuhan di anggota TNI dan juga Polisi kita, belum lagi korban berjatuhan disana sini. Jadi isu itu terus sampai ke Internasional,” tuturnya.
Bahkan kata Yunus Wonda, coba rubah pola pendekatan seperti di Aceh, karena persoalan Aceh dan Papua itu sama.
“Aceh tidak minta merdeka, tapi perjuangannya sama kok. Dia minta pengakuan dan hal itu yang terjadi juga di Papua begitu juga dengan proses penyelesainnya, itu sama,” pungkasnya.
