“Ini Butuh Politik Anggaran Saja”
Jayapura : Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengapresiasi langkah Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE bersama Komisi V DPR Papua yang telah mencari untuk penyelesaian pembayaran bea siswa mahasiswa Papua, baik yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri.
Oleh karena itu, Politisi Partai Nasdem ini meminta kepada Pemprov Papua untuk segera mengeksekusi pembayaran beasiswa yang jumlahnya sekitar 4.000 lebih mahasiswa yang menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri itu.
“Eksekutif harus segera mengeksekusi pembayarannya ini, dengan mengajukan ijin prinsip pergeseran anggaran dana Operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak terpakai tahun ini untuk membayar beasiswa mahasiswa kita,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Selasa, 16 Mei 2022.
Apalagi ungkap legislator Papua itu, jika dapat menggunakan dana operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak terpakai tahun ini. Itu tentu lebih dari cukup untuk kekurangan anggaran beasiswa mahasiswa Papua sebesar Rp 185 miliar tahun 2022 ini
“Seperti yang disampaikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua,” ucapnya.
Menurut Kadepa, sebenarnya masalah dana beasiswa mahasiswa Papua di dalam maupun luar negeri itu, tidak menjadi masalah serius, jika betul -betul diperhatikan untuk diselesaikan.
Apalagi, tandasnya, itu hanya masalah managemen keuangan saja di Pemprov Papua.
“Nah, ini butuh politik anggaran saja. Tinggal TAPD bertemu dengan Banggar DPR Papua untuk menyelesaikan masalah itu saja,” tegas Kadepa.
Namun Kadepa berharap, Pemprov Papua juga harus selalu berkoordinasi dengan DPR Papua untuk segera mencari solusi jika terjadi permasalahan, seperti beasiswa mahasiswa luar negeri tersebut.
“Karena koordinasi ini sangat penting untuk mencari solusi, agar tidak bias,” tekannya.
Pada kesempatan itu, Kadepa juga mencontohkan soal pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri itu, yang mana memang benar-benar diakibatkan lantaran mereka tidak menyelesaikan kontrak beasiswa atau tidak menyelesaikan studi tepat waktu.
“Jadi, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR Papua terhadap pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri untuk dicarikan solusi agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di dalam negeri,” ujar Kadepa. (Tiara).
