Jayapura : Tim independet yang terdiri dari tokoh masyarakat, adat, intelektual dan pemuda Papua dalam waktu dekat ini akan melanjutkan aksi penolakan penunjukan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hal itu ditegaskan, Ketua Tiim Koordinator yang juga merupakan mantan Ketua DPR Papua, Deert Tabuni SE.
Diakui, beberapa hari ini pihaknya telah bekerja cepat menyusun agenda untuk mempersiapkan diri berangkat ke PTUN Jakarta.
“Jadi kami tim independent melanjutkan aksi pada 1 November lalu. Kita akan lanjutkan lagi gugatan ke PTUN,” kata Deert Tabuni kepada Pasific Pos lewat via ponselnya, Rabu (4/11), siang.
Dijelaskannya, alasan pihaknya ingin mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait penunjukan Sekda Papua, lantaran hasilnya tidak sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).
“Kan pansel sudah melakukan seleksi dari 10 besar jadi 5 besar. Dari 5 besar jadi 3 besar. Dan dari 3 nama-nama yang masuk dalam 3 besar, Doren Wakerkwa lah yang memiliki nilai tertinggi. Tapi yang ditunjuk malah yang rangking tiga. Ini kan hasilnya tidak sesuai. Ada permainan apa nih,” ungkapnya.
Oleh sebab itu lanjut Dert Tabuni, dalam waktu dekat ini pihaknys akan terbang ke Jakarta untuk mengajukan gugatan ke PTUN setempat.
“Kami patuhi Kepresnya. Tapi kan sekda ini pembantu gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Provinsi. Sehingga kurang bagus kalau orang-orang dari luar pemerintahan Papua yang jabat sekda,” cetusnya.
Namun, Deert Tabuni beserta tim berharap, Presiden Ir H Joko Widodo dan Kemendagri Tito Karnavian dapat meninjau kembali SK yang telah diterbitkan itu.
