Jayapura – Tak terima pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Partai Demokrat Provinsi Papua mengalami penundaan, ratusan massa simpatisan dan militan Partai Demokrat Papua, mendatangi Kantor DPD Partai Demokrat Papua yang berada di seputaran Kotaraja Jayapura, Selasa sore 14 Maret 2022.
Padahal sebelumnya diketahui, jika pelaksanaan Musda ke IV itu bakal dilaksanakan pada tanggal 17 Maret, namun tiba -tiba terjadi penundaan ke tanggal 19 Maret. Sehingga militan Partai Demokrat tak terima itu, akhirnya mereka mendatangi panitia Musda ke IV Partai Demokrat Provinsi Papua guna
mempertanyakan hal tersebut.
Pasalnya, massa simpatisan partai berlambang Mercy Bintang itu mencurigai ada indikasi yang tidak beres. Sebab sepengetahuan mereka panitia local (OC) sudah sangat siap untuk menggelar Musda pada tanggal 17 Maret.
Bahkan, para militan partai Demokrat ini mencurigai ada pihak – pihak yang tidak ingin Musda tetap dilaksanakan dan ingin menghambat proses pelaksanaannya.
Untuk itu, dengan tegas Koordinator aksi, Okto Hesehem dan Calvin Penggu serta ratusan massa tetap ngotot bahwa pelaksanaan Musda tidak boleh ditunda lagi dan harus tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Maret, dikarenakan panitia dalan hal ini Steering Commite (SC) dan Organizing Commite (OC) telah bekerja sudah sejak satu bulan lalu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk dilakukan penundaan.
Selain itu, ratusan massa juga meminta dengan tegas dalam hal ini BPOKK DPP PD di Jakarta untuk segera memberikan alasan yang tepat dan kuat terkait ditundanya waktu pelaksanaan Musda oleh DPP Partai Demokrat di Jakarta.
Disela sela aksi itu, Oktovianus Hesegem SH dari wilayah Lapago menjelaskan jika aksi yang dilakukan mereka dengan membawa ratusan massa bahwa apa yang mereka lakukan saat ini ada sebab dan akibat.
“Jadi kami yang datang ini murni Militan Demokrat Provinsi Papua dan juga simpatisan partai. Hari ini kami dengan seluruh kekuatan massa disini dalam rangka mempertanyakan SC dan OC yang selama ini bekerja untuk pelaksanaan Musda DPD ke IV Partai Demokrat Provinsi Papua,” kata Oktovianus kepada sejumlah Wartawan.
Apalagi diketahui pelaksanaan Musda itu selambat – lambatnya harus terlaksana tanggal 17 Maret 2022. Namun baru semalam Senin (13/3/2022) ada informasi baru yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) bahwa pelaksanaan Musda DPD Demokrat Provinsi Papua ditunda dari tanggal 17 Maret ke tanggal 19 Maret.
Oleh karena itu sebagai Militan Demokrat Provinsi Papua tak terima dan mempertanyakan kepada panitia, apa alasan penundaannya. “Kami minta pertanggung jawaban dari panitia,”tegasnya.
Meski panitia pelaksana Musda telah menjelaskan terkait alasan penundaan tersebut, namun dari Surat kedua yang disampaikan DPP dalam hal ini Surat Penundaan Musda tanggal 17 Maret, dimana dalam poin – poin tersebut tidak ada yang menjelaskan alasan – alasan DPP untuk mengundurkan Musda ke tanggal 17 Maret.
“Oleh karena itu kami secara tegas kami sebagai pendukung tidak mau partai ini rugi. Karena kami tau partai ini sudah pernah kadernya memimpin negara Indonesia. Apalagi saat ini di Papua, partai besutan SBY itu dipimpin oleh seorang kader Demokrat,” tandasnya.
Ia pun tekankan, sebagai pendukung hanya ingin nama baik partai tetap terjaga dan tetap eksis. Sehingga jika ada kepentingan satu dua orang individu dan bahkan kelompok janganlah merusak kerja – kerja panitia.
“Itulah kami secara tegas meminta sesuai dengan himbauan pertama oleh DPP. Jadi kami mau harus segera terlaksana dan jangan karena kepentingan kelompok satu dua orang membuat sampai Musda ini di undur hingga 19 Maret, itu kami tidak mau,”tekannya.
Selaku militan mereka juga tidak akan mau karena dilihat bahwa kesiapan panitia sudah siap tanggal 17 Maret namun secara tiba -tiba ada surat yang datang dan meminta pengunduran dari jadwal yang ada.
Sekedar diketahui, Okto Hesegem yang didampingi Perius Kogoya S.Ars dan Kalvin Penggu selaku Korlap,
Jakobus Hababuk SH.MM dari wilayah Tabi. Bando Runabaga ST dan Grace Boikaway dari wilayah Saireri, Kristian Mahuse S.IO dari wilayah Animha dan Saharuddin SH dari Nusantara.
Bahkan, massa kembali dengan tegas menuntut DPP bahwa tanggal 17 Maret, Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Papua harus tetap dilaksanakan. Untuk itu kepada panitia segera koordinasi kepada DPP agar Musda tetap dilaksanakan tanggal 17 Maret.
“Jika tetap panitia lakukan tanggal 19 Maret , kami tetap tuntut panitia dan DPD Demokrat Provinsi Papua. Kami rakyat sebagai pemegang mandat dan juga sebagai militant Demokrat, kami minta pertanggung jawaban DPD Partai Demokrat Papua dan juga panitia. Kami rakyat jangan dirugikan, kami mau selamatkan partai, supaya partai ini tetap eksis di Republic ini dan juga di Tanah Papua,”tegas Okto Hesegem.
“Kami tetap akan menunggu sampai malam ini. Tadi kami sudah konfirmasi ke DPP, Panitia dalam hal ini SC dan OC. Mereka sudah menelpon dan DPP lagi koordinasi. Jadi sementara kami saat ini masih menunggu hasil. Nanti seperti apa hasilnya kami akan lihat,” timpalnya.
Sementara itu, Sekretaris Pelaksanaan Musda ke IV Partai Demokrat Provinsi Papua, Mustakim HR menjelaskan, jika pelaksanaan Musda telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022, hanya saja hingga kemarin pihaknya telah meminta kepastian dari DPP untuk tanggal pelaksanaannya itu. Mengingat pehiaknya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya.
“Mulai dari surat menyurat ijin keramaian, tempat dan lain lainnya. Semalam saya juga baru dapat info dari bidang akomodasi bahwa hasil komunikasi dengan Ketua DPD bahwa pelaksanaan Musda digeser ke tanggal 19 disebabkan ada beberapa hal,” jelas Mustakim.
Mustakim pun mengakui, memang dalam surat keputusan DPP itu tidak dicantumkan alasan penundaan pelaksanaan Musda. Hanya saja kata Mustakim, tidak etis juga jika alasan alasan itu disampaikan ke publik, lantaran masih ada masalah masalah interen lainnya.
Yang jelas kata Mustakim, pelaksanaan Musda ke IV Partai Demokrat Papua ini tetap dilaksanakan meski diundur ke tanggal 19, dan tidak akan mungkin bergeser berulang ulang lagi.
Ketika ditanyak terkait kecurigaan massa dan simpatisan Partai Demokrat, Mustakim mengatakan bahwa itu wajar saja.
“Artinya, jika ada kecurigaan dari adik adik atau simpatisan militan lainnya dan mereka sampai bertanya tanya ada apa ini kenapa terjadi penundaan, saya pikir itu sangat wajar dan harus kita pahami rasa kecurigaan mereka. Saya pun pribadi juga bertanyak demikian,” ujar Mustakim.
Mustakim pun menjelaskan, dalam organisasi ini ada tingkatan tingkatan, dimana DPC harus patuh kepada DPD dan DPD juga harus patuh kepada DPP. Sebab itu sudah aturan dalam partai. Karena ini adalah perintah atau keputusan dari DPP yang membidangi organisasi, maka kami DPD pun harus patuh akan hal itu.
“Apa yang disampaikan adik adik sore hari ini, itu sebagai aspirasi untuk membangun komunikasi terus ke DPP walaupun keputusan DPP bahwa perintah pelaksanaannya nanti tanggal 19 Maret, tetapi tidak menganulir dari apa yang telah disampaikan dalam aspirasi pada hari ini,” terangnya.
Dikatakan, sebagai panitia tetap akan menyampaikan itu kepada DPP. Dan juga tidak ada hal yang kami tutup tutupi karena yang datang pada sore hari ini adalah semua kader Partai Demokrat dan para pendukung juga simpatisan Partai Demokrat.
“Kami panitia tidak ada yang kami tutup tutupi, jadi saya minta kepada adik adik untuk tetap bersabar. Limid terakhir kita tanggal 19 Maret dan saya pastikan tidak akan bergeser lagi dari tanggal 19 itu. Toh penundaannya itu hanya tertunda dua hari saja, bukan minggu atau bulan. Jadi adik adik tetap bersabar. Karena mengingat agenda agenda partai juga sudah terjadwal di tanggal tanggal berikutnya. Apalagi Ketua DPD kita sendiri, bapak Lukas Enembe masih di Jakarta belum tiba di Papua,”ungkapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua ini kembali tekankan, tidak ada yang ditutup tutupi oleh pihaknya, karena semua mengacu pada surat DPP tekait pelaksanaan Musda.
“Jadi jaminannya itu kita mengacu pada surat DPP yaitu tanggal 19 Maret 2022. Dan itu bukan kata panitia ya, tetapi DPP yang perintahnya seperti itu, karena pelaksanaan Musda harus dihadiri oleh unsur pimpinan DPP, juga seluruh DPC Partai Drmokrat dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua harus hadir. Jadi sekali lagi tidak ada yang kami tutup tutupi dan kami menghimbau kepada adik adik agar berpegang pada surat DPP itu. Apabila dia lewat dari tanggal 19, maka bukan hanya adik adik yang pertanyakan hal itu, tapi kita semua juga panitia Musda akan pertanyakan hal tersebut,” tegas Mustakim yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR Papua. (Tiara)
