Menurutnya, di Provinsi Papua belum begitu banyak pasien yang terkena Corona atau yang meninggal, sebab belum begitu jelas datanya, sehingga mungkin pemerintah pusat harus memberikan solusi agar siswa yang sudah melaksanakan ujian tidak dirugikan.
Namun Politisi Partai NasDem ini setuju dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Papua yang menyatakan kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah.
Dikatakan, kebijakan itu sangat tepat karena yang tahu prestasi siswa adalah guru, sehingga guru yang lebih tahu apakah siswa itu layak lulus atau tidak.
“Saya setuju dengan sikap Pak Kepala Dinas Pendidikan. Tapi kalau memang dibatalkan saya kecewa dengan surat edaran dari kementerian pendidikan karena tingkat ujian di SMK khusus di Papua sudah dilaksanakan,” ungkapnya.
Mestinya kata Timiles Yikwa, ketika ada surat dari Kementerian harus langsung dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Apalagi jika sudah ada siswa yang membayar uang ujian.
Pasti orang tua murid akan meminta pengembalian.
“Jadi memang harus ada kebijakan dari guru dalam penilaian kepada siswa agar benar-benar siswa itu layak lulus atau tidak, karena itu kewenangan sekolah yang menentukan,” pungkasnya.
