Jayapura – Kembali tak hadiri rapat kerja,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup.
Pasalnya, PUPR ini merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur, namun Kadis PUPR sering tak hadir jika diundang dalam rapat-rapat maupun dalam sidang perubahan dan induk.
“Jadi kami sangat menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR Papua, baik rapat maupun sidang perubahan dan induk,”ungkap Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup kepada Wartawan di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Selasa (27/4).
Bahkan, legislator Papua ini juga membeberkan jika yang bersangkutan terlalu banyak alasan, sehingga tidak hadir ketika diundang untuk melakukan rapat bersama Komisi IV DPR Papua.
“Alasannya terlalu banyak. Tidak pernah hadir. Satu kali di tahun 2020, itu kita rapat bersama Dinas PUPR, dia angkat dokumen dan keluar sambil bilang saya tidak mau dengar kalian,”bebernya.
Padahal, tandas Sinut Busup, fungsi dan tugas Komisi IV DPR Papua adalah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk Dinas PUPR Papua.
Disamping itu lanjut Sinut, banyak agenda yang dihadapi di Papua, termasuk pelaksanaan PON XX Papua yang tinggal lima bulan lagi.
“Dari mitra kami, diantaranya Disorda sudah menyampaikan bahwa ada 9 point yang ada di APBD provinsi, salah satunya adalah air bersih juga belum ada di semua venue PON ini,” ujar Sinut Busup.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada PB PON Papua untuk bersama-sama dengan Gubernur Papua agar air bersih itu dikembalikan ke Disorda atau Dinas ESDM.
“Apalagi ini sisa waktu pelaksanaan PON tinggal lima bulan saja, tapi air bersih belum ada,” ujar Sinut.
“Jadi, rapat kali ini kepala dinas PUPR tidak datang, alasannya ke Jakarta. Tiap saat rapat, ada yang bilang ke Wamena dan belum turun. Ada juga yang bilang dari Wamena hanya turun transit saja langsung ke Jakarta,” timpalnya.
Akibatnya dari itu kata Sinut Busup, sampai hari ini, Komisi IV DPR Papua belum mendapatkan data akurat terhadap sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR Papua, sehingga belum bisa turun melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan.
“Jadi kita belum turun ke lapangan. Tadi Disorda sudah paparkan ke kita, ada enam venue belum bangun sampai hari, padahal tinggal empat bulan. Salah satunya venue dayung di Teluk Youtefa dan di depan kantor gubernur, lalu di Doyo sekarang dipalang, karena dijanjika pada bulan Desember untuk uang natal, namun sampai hari ini belum dibayar, termasuk di Kampung Harapan belum direlokasi warga,” ungkapnya.
Kendati demikian kata Sinut, pihaknya berharap agar Dinas PUPR Provinsi Papua agar continue selama 4 bulan untuk bersama-sama melibatkan PB PON Papua, KONI Papua dan DPR Papua untuk turun ke lapangan guna memastikan pelaksanaan PON XX, Papua agar bisa menjadi tuan rumah yang baik. (TIARA).
