Jayapura – Terkait dengan adanya pemberitaan kasus pemerkosaan 4 pelajar yang salah satunya diduga melibatkan Paulus Matuan yang disebut-sebut sebagai salah satu politisi Partai Gerindra, dibantah keras oleh Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Natan Pahabol
Bahkan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Papua ini secara tegas membantah bahwa Paulus Matuan bukan kader atau pengurus Partai Gerindra.
“Dengan tegas saya menyampaikan bahwa Paulus Matuan bukan kader, bukan pengurus dan bukan anggota aktif Partai Gerindra. Kami sama sekali tidak komunikasi dan konek dengan Gerindra di daerah dan provinsi,” tegas Natan Pahabol dalam keterangan persnya didampingi Tim Advokasi DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yansen Marudut Simbolon yang berlangsung di ruang Fraksi Partai Gerindra DPR Papua, Minggu (12/09) semalam.
Untuk itu, sekali lagi Natan Pahabol tekankan, jika ada pemberitaan atau informasi yang mengatakan bahwa Paulus Matuan adalah politisi Partai Gerindra, itu tidak benar bahkan dianggap telah menyebarkan fitnah lantaran tak ada komfirmasi kepada pihaknya.
Pada kesempatan ini, Natan Pahabol juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Gerindra merupakan partai yang melaksanakan amanat AD/ART.
“Kami tahu persis bahwa selama partai ini berdiri di Papua, tidak ada masalah seperti ini. Ini informasi yang disebarkan oknum tertentu, sehingga kami membantah itu dan kami klarifikasi dan harus meluruskan, bahwa yang bersangkutan bukan anggota dari Partai Gerindra. Terkait soal perbuatannya, itu adalah oknum dan jangan libatkan Gerindra,” tandas Natan Pahabol.
Oleh karena itu, Natan Pahabol yang juga sebagai Anggota Komisi V DPR Papua ini meminta agar orang yang pertama menyebut bahwa Paul Matuan merupakan politikus Partai Gerindra agar segera melakukan klarifikasi. Sebab, jika tidak, tentu pihaknya akan membawa masalah ini ke ranah hukum, karena jelas hal itu sudah mencoreng nama baik Partai Gerindra di Provinsi Papua.
“Kami minta dia harus segera klarifikasi dan meminta maaf. Jangan cari popularitas dengan cara seperti itu,” ketusnya.
Apalagi kata Natan, pimpinan Partai Gerindra telah memberi pesan secara sungguh sungguh kepada seluruh pengurus dan anggota untuk tidak melakukan kasus korupsi, narkoba dan pemerkosaan. Sebab perbuatan seperti itu, dianggap perbuatan yang sangat tidak bermoral dan biadab.
“Jadi, silahkan di proses hukum jalan, karena ini tidak ada kaitannya dengan partai Gerindra. Kami juga dengan tegas minta oknum yang menyebut bahwa dia adalah politikus Partai Gerindra, itu tidak boleh terulang, sebab ini menyangkut kehormatan dan nama baik partai,” tekannya.
Kendati demikian ujar Natan, jika benar ada kasus dugaan pemerkosaan terhadap empat pelajar itu, tentu Partai Gerindra sangat menyesalkannya dan mengutuk keras para pelaku tersebut.
“Perbuatan seperti itu, kami tentu malu, merasa sakit karena sebagai orang tua yang rasa. Kami harap proses hukum tetap berjalan dan kebenaran itu harus bisa ditegakkan,” tegas Natan Pahabol.
Sementara itu, Tim Advokasi DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yansen Marudut Simbolon secara tegas juga meminta agar pihak – pihak yang menyebut dalam kasus dugaan pemerkosaan bahwa salah seorang yang diduga pelakunya sebagai politus Partai Gerindra untuk segera melakukan klarifikasi.
“Kami minta agar yang menyebut dia (Paulus Matuan) adalah politikus Partai Gerindra segera memberikan klarifikasi. Sebab, yang bersangkutan bukan merupakan kader atau anggota Partai Gerindra,” tandas Marudut Simbolon.
Bahkan, Yansen Simbolon meminta pihak – pihak yang menyebarkan bahwa yang bersangkutan sebagai politikus Partai Gerindra untuk segera memberikan klarifikasi. Sebab, hal itu menyangkut nama baik Partai Gerindra.
“Kami menunggu klarifikasi yang menyebarkan informasi yang bersangkutan adalah politikus Gerindra. Jika tidak, tentu kami dari advokasi akan melakukan somasi terhadap oknum tersebut, sehingga akan melakukan tindakan jika tidak ada klarifikasi dari oknum tersebut,” tekannya.
Terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap 4 pelajar di Kota Jayapura itu, sebagai tim kuasa hukum Partai Gerindra Papua, Yansen Simbolon meminta agar tidak diberlakukan restorasi justice kepada para pelaku kasus dugaan pemerkosaan ini.
“Terkait restorasi justice ini, sebenarnya pengelabuan kepada masyarakat. Dimana ketika sebuah perkara dugaan pemerkosaan itu, bisa dijerat pasal 285, kalau memang korban ada delik aduan dan delik biasa. Kalau korban mau mencabut, itu merupakan hak korban, tetapi ketika dalam masyarakat itu bisa dikategorikan delik biasa, sehingga ketika korban sudah mencabut, mestinya pihak kepolisian itu bisa meneruskan perkara ini,” jelasnya.
Sebab, lanjut Marudut Simbolon, ketika ada perdamaian, maka akan ada oknum – oknum lain. Apalagi di Papua ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan Partai Gerindra sangat peduli terhadap perempuan dan anak.
“Jadi, kami sayangkan jika kepolisian tidak melanjutkan kasus ini. Karena itu delik biasa dan itu harus menjadi pembelajaran dan efek jerah sehingga tidak bisa terjadi tindakan semena-mena terhadap perempuan dan anak,” tandas Marudut.
Sekedar diketahui sebelumnya juga, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membantah kabar viral yang menyebut politikus Partai Gerindra diduga melakukan pemerkosaan terhadap empat siswi SMA di Jayapura. Sehingga dia pun mendesak agar pihak kepolisian menangkap para pelaku pemerkosaan ini.
“Tidak ada (pelaku) kader Gerindra, dan saya minta agar pelaku ditangkap,” tegas Habiburokhman.
Untuk itu, Anggota Komisi III DPR RI ini meminta pihak kepolisian untuk menindak secara tegas para pelaku pemerkosaan itu tanpa pandang bulu.
Sebab, ia menilai pemerkosaan itu adalah tindakan biadab, yang tidak bisa di tolerir lagi.
“Bahkan, siapa pun pelakunya, harus segera ditangkap karena ini benar-benar biadab. Kalau perlu, pelakunya ditembak jika melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri. Jadi, saya minta aparat harus berani tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. (Tiara).
