JAKARTA – Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Anti korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap Tahun nya juga diperingati oleh pemuda Papua dengan melakukan aksi demo damai di depan Gedung KPK Jakarta.Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang bukan hanya dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi tapi bisa merusak sebuah bangsa.
“Kami mahasiswa dan pelajar Papua berjumlah 50 orang bersuara ribuan km jauhnya sampai di gedung KPK untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat kami di ujung timur Indonesia masih terjajah oleh oligarki dan menjadi tumbal pejabat korup,”kata Yusman Nortoggo salaku koordinator aksi di depan Kantor KPK, Kamis (9/12/2021).
Dikatakanya lagi, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 42,47 Triliun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Papua untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun ternyata, semua malah dimanfaatkan elite Papua.
“Kami hanya sebuah periuk makan bagi elit – elit tuan pejabat, nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kami yang kelaparan, tidak bisa sekolah, dan tidak memiliki taraf hidup yang layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat yang kelaparan.”terang Yusman.
“Point kedatangan kami adalah mempertanyakan soal perhelatan PON XX yang di mana sekitar 8000 an pekerja nya belum menerima hak nya sampai hari ini,alhamdulilah tadi kami sempat masuk dan menyampaikan kedatangan kami kali ini dan alhamdulilah pihak KPKÂ telah menanggapi dan untuk proses nya kami serahkan ke pihak KPK karena sudah tupoksi mereka menjawab atas pertanyaan kami.”katanya.
“Sebagai mahasiswa adalah tugas kami mengawal anak bangsa agar bisa damai dan korupsi adalah menjadi musuh bersama, pemerintah pusat sudah sukses menggelar PON di sana dan dana hampir 43 T itu sudah di gelontorkan namun realisasinya belum kami rasakan.I i adalah bentuk solidaritas sebagai anak bangsa dan anak negeri tidak mau seperti itu KPK harus usut tuntas kasus-kasus korupsi di Tanah Papua.”lanjutnya.
Dia juga mengatakan, bukan hanya PON saja tapi masih ada 10 kasus di Papua sana pihaknya sudah gerah dengan sikap ugal-ugalan praktik korupsi.
Ia menuturkan, Menkopolhukam sudah berbulan bulan yang lalu meminta KPK untuk mengusut 10 kasus mega korupsi di Papua, nyatanya tidak ada satupun kasus yang terungkap.
Dikesempatan yang sama Abdul Ghoni Wario selaku koordinator lapangan menambahkan jika pihaknya sengaja datang ke KPK untuk menyampaikan langsung aspirasi kami untuk mengawal kasus-kasus Korupsi yang terjadi di Papua.
“hari ini Kami sampaikan tuntutan kepada pihak KPK untuk benar-benar mengawal kasus – kasus korupsi di Papua. Sehingga tidak timbul konflik masyarakat karena dengan masalah seperti ini banyak menimbulkan sejumlah konflik,”ucapnya.
Dirinya juga mengultimatum agar pihak KPK serius atas kasus di Papua dan tidak malah membuat seolah skenario hingga koruptor di Papua masih bebas melakukan aksinya.
“Kami berharap kepada KPK untuk segera menuntaskan masalah ini,dan kami beri estimasi sampai Januari tahun depan agar apa yang kami sampaikan ini bisa terjawab dan terealisasi tapi apa bila sampai batas waktu tidak ada jawaban maka kami akan kembali datangi Gedung KPK lagi demi meminta pertanggung jawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini,”tutupnya
