Jayapura, – Setelah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan sekitar 5000 warga Saireri yang terjebak pembatasan pelayaran dan penerbangan penumpang di Kota Jayapura, kini akhirnya menemui titik terang.
Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan (Dapil) Saireri, Boy Markus Dawir mengatakan, dua kapal perintis sudah disiapkan untuk memulangkan kembali warga Saireri yang terjebak pembatasan pelayaran dan penerbangan penumpang di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
“Kini sudah ada titik terang untuk memulangkan saudara-saudara kami ke daerahnya dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara. Pemulangan warga Saireri ini akan dilakukan secara bertahap,” kata Boy Markus Dawir yang akrab disapa BMD ini saat ditemui sejumlah Wartawan usia pertemuan dengan masyarakat Saireri di ruang Banggar DPR Papua, Selasa (9/6).
Bahkan kata Politisi Partai Demokrat ini, dari hasil koordinasi dengan para bupati di wilayah Saireri sudah siap menerima kembali warganya.
“bupati-bupati yang menyatakan siap menerima warganya kembali adalah, Bupati Waropen, Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Biak Numfor,” ujar BMD.
Apalagi kata BMD, pihaknya juga telah berkordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satgas Covid-19, PT Pelni, KSOP, PT Pelindo dan KKP, terkait memulangkan warga Saireri ke daerahnya.
Bahkan lanjut Boy Dawir, surat dari gubernur Papua yang menyatakan bahwa Pelabuhan Jayapura sudah bisa melakukan pelayanan pemberangkatan penumpang sudah ada.
“besok (Rabu) tahap pertama kita akan memfasilitasi warga Saireri pulang kembali ke daerahnya dengan menggunakan kapal perintis,” jelasnya.
Diakui, sebenarnya untuk memulangkan warga Saireri ke daerahnya, pihaknya telah meminta lima armada kapal perintis. Namun yang sudah siap baru dua armada sisanya masih menunggu persetujuan dari menteri perhubungan.
“Surat dari Pemprov ke Menteri Perhubungan kemarin malam sudah dikirim, tinggal menunggu jawabannya untuk bisa menggunakan tiga kapal lagi, sehingga total lima kapal,” kata BMD.
Hanya saja kata Boy Dawir, syarat agar masyarakat Saireri bisa pulang kembali ke daerahnya adalah mereka harus melakukan tapid test. Tapi kemarin sudah dilakukan selama dua hari di halaman kantor otonom Kotaraja.
“Jadi memang kemarin ada sedikit beda persepsi. Mana yang dipakai, apakah rapid tets atau PCR, tapi dari penjelasan medis kita sepakati menggunakan rapid test. Sehingga yang non reaktif mereka yang bisa berangkat,” terangnya.
