Jayapura – Pernyataan atau statement Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar dinilai telah menggores hati sebagian masyarakat Papua, terlebih khusus masyarakat Pegunungan Papua.
Pasalnya didalam statementnya di sebuah acara itu beliau mengatakan, “Apakah Papua mau begini terus dengan seorang leadership yang dipilih hanya lewat noke”, membuat Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH. MH, geram hingga menaggapi pernyataan bupati Tony Tesar itu secara serius.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Demokrat DPR Papua juga sangat menyesalkan ada seorang kepala daerah atau bupati yang membuat statement seperti itu. Apalagi statement tersebut dianggap mengandung Rasis, bahkan kini menjadi polemik bagi masyarakat Pegunungan.
“Sebagai seorang pemimpin, baik itu bupati maupun gubernur juga DPR, harus memberikan contoh yang baik dan dapat mengayomi rakyatnya. Begitupun dalam memberikan statement yang santun dan menyejukan hati buat rakyat. Tapi kalau sudah menyinggung tradisi suku lain, itu sudah Rasis namanya,” tandas Yunus Wonda lewat via telepon kepada Pasific Pos, Senin 4 April 20222.
Bahkan, Yunus Wonda mempertanyakan apa maksud dari kalimat yang di lontarkan oleh Bupati Kepulauan Yapen itu. “Sebagai seorang Bupati yang bijak tidak sepantasnya membuat statement seperti itu. Jadi, tolong segera klarifikasi kembali statement anda itu, dan meminta maaf kepada masyarakat Pegunungan. Ini sama saja statement – statement yang mengandung Rasis,” tekannya.
Menurutnya, jika bupati Tony Tesar ingin berjuang untuk sebuah pemekaran, silahkan berjuang tapi dengan cara cara elegan, tidak usah mengkait kaitkan yang lain. Apalagi merendahkan tradisi suku lain.
“Terkait kalimat noken ini, disitu yang anda tujukan jelas. Itukan gubernur Papua, secara gubernur Papua juga dipilih masyarakat lewat noken. Begitu pun dengan kepala-kepala daerah lainnya yang ada di wilayah Pegunungan. Jadi ini sangat menyinggung kami karena sejak dulu kami lakukan pemilihan lewat noken, dan itu sudah ada sejak dulu dan sudah merupakan tradisi masyarakat di Pegunungan,” ujar Wonda.
Yunus Wonda yang juga sebagai Ketua I DPR Papua itu menuturkan, apa yang sudah dibuat oleh Bupati Kepulauan Yapen itu merupakan cara cara yang tidak baik dan dianggap tidak menghargai masyarakat Papua karena isi dari statementnya itu bisa menimbulkan konflik di Papua.
“Anda boleh berjuang untuk kepentingan anda itu, tapi tidak boleh menjustifikasi seseorang di satu wilayah. Dan seorang pemimpin, seorang bupati tidak layak bicara seperti itu. Tidak boleh seperti itu, “cetusnya.
“Kalau memang anda mau berjuang untuk sebuah pemekaran, ya silahkan berjuang tapi harus dengan cara cara yang logis dan santun. Bukan dengan mengatakan “Apakah Papua mau begini terus. Jadi seolah olah orang Papua tidak bisa bangkit dan tidak bisa berubah,”sambungnya.
Padahal kata Yunus Wonda, sudah banyak perubahan yang sedang terjadi di Papua tapi kenapa dia membuat statement begitu, yang seolah olah orang Papua tidak membuat perubahan apa pun di negerinya.
“Pertanyaannya, apakah di daerah anda sendiri sudah baik ka tidak, rakyat disana sudah sejahtera ka tidak selama anda memimpin 10 tahun. Kalau selama 10 tahun anda memimpin di daerah anda disana kemudian rakyat mu sejatera, nah itu baru anda hebat,”sindirinya.
Tak ingin kejadian itu terulang, Yunus Wonda mengingatkan seluruh pemimpin di Papua baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, sebelum mengeluarkan statement harus dipikirkan secara baik baru berbicara, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, atau suku lain.
“Tidak boleh statement kita menyinggung orang lain. Inikan statement statement yang tidak baik. Ini bukan saja menyinggung perasaan masyarakat Pegunungan tapi juga semua orang yang mendapat suara di wilayah Pegunungan. Baik yang ada di DPR RI juga yang ada di provinsi. Anda dapat suara dari mana jadi pemimpin hari ini di DPR RI kalau bukan dari gunung. Kami semua tahu itu suara dari gunung, jadi sekali lagi sebagai pemimpin tidak boleh membuat statement seperti itu karenan itu tindakan yang tidak terpuji dan itu bukan jiwa seorang pemimpin,”tandas Yunus Wonda.
Yunus Wonda menambahkan, dan kalau anda mau berjuang tentang pemekaran silahkan, berjuang saja secara normal tapi tidak menjustifikasi orang lain, suku lain, golongan apalagi mengkotak kotakan. Itu tidak boleh. Orang Papua itu sama, kulit hitam ras melanesia.
“Jadi kami minta bupati Tony Tesar segera mengklarifikasi statementnya dan harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Pegunungan,” tegas Yunus Wonda. (Tiara).
