Jayapura – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua sedang melaksanakan pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) atau Sensus Penduduk 2020 Lanjutan yang telah berlangsung pada 15 Mei hingga akhir Juni 2022.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina Robaha mengatakan, pada SP2020 Lanjutan ini,vinstrument pengumpulan data menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Pencil and Paper Interviewing (PAPI).
‘’Petugas kami sedang di lapangan melakukan pendataan. Di Kota Jayapura, SP2020 Lanjutan menggunakan CAPI dan PAPI, sementara kabupaten lain menggunakan PAPI,’’ kata Adriana, Kamis (2/6/2022).
Dia menambahkan bahwa sampel secara nasional 5 persen dari total blok sensus yang ada di Indonesia yaitu 4.294.890 keluarga, di Papua hanya 12 persen atau 121.200 rumah tangga yang didata oleh petugas SP2020 Lanjutan.
‘’Petugas akan melakukan pendataan berdasarkan sampel rumah tangga terpilih, sementara variabel yang dikumpulkan oleh petugas sebanyak 83 pertanyaan. Responden yang terpilih akan ditanya terkait individu, fasilitas, imigrasi, mobilitas, disabilitas dan pendidikan serta komunikasi, perumahan dan ketenagakerjaan,’’ jelasnya.
Adriana mengatakan, tahap pertama LFSP2020 sudah dilalui dengan melakukan pelatihan bagi petugas pada Februari hingga Mei 2022. Pada Juni 2022 hingga Januari 2023, lanjut Adriana, akan dilakukan pengolahan dan koordinasi.
Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Papua, Sugiyanto mengatakan, SP2020 dilakukan agar tersedianya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan.
‘’Oleh karena itu, kami menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk bersama mewujudkan satu data kependudukan Indonesia,’’ ucapnya.
‘’Kami berharap masyarakat di Papua menerima kedatangan petugas SP2020 Lanjutan dan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan berkualitas,’’ kata Sugiyanto.
Pada SP2020, BPS Papua telah mendata 4,3 juta penduduk, sementara, pada SP2020 Lanjutan, hanya sekitar 500 ribu individu.
‘’Pencapaian SP2020 diatas 90 persen, hanya beberapa wilayah kecil yang menolak, tetapi kami meminta data alternative di aparat kampung setempat,’’ kata Sugiyanto. (Zulkifli)
