Jayapura – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan sebagai Pamong Praja dirinya ingin memberikan pencerahan mengenai pemberitaan di media massa yang akhir – akhir ini memberitakan tentang otonomi khusus (Otsus) atau pemekaran wilayah.
BTM mengatakan telah berbincang bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bahwa draf revisi Otsus telah di DPR RI, sementara revisi di DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) revisi Otsus Papua.
“Dan Kemendagri sedang menyiapkan 2 rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai penjabaran dari revisi Otsus,” jelas BTM.
Dua RPP, kata BTM, yaitu pertama, tentang pemekaran wilayah, dimana pemerintah dapat melakukan pemekaran tanpa melalui syarat – syarat Otsus maupun Undang – Undang Pemerintah Daerah. Kedua, RPP tentang mekanisme, tata kelola dana otsus, penggunaan hingga akuntabilitas, bahkan hingga hal -hal teknis.
Menurutnya, silahkan saja pihak – pihak yang menolak Otsus atau pemekaran wilayah maupun TNI, Polri dari Papua, tetap perlu diketahui bahwa siapapun tidak bisa melawan negara.
“Saya seorang Pamong Praja, belajar Ilmu pemerintahan di APDN dan IIP, kita tidak bisa melwan negara karena negara memiliki alat yang bisa memaksa siapapun untuk tunduk dan patuh kepada negara,” ucap BTM dalam pesan Whatsapp grup, Jumat (26/2/2021). (Zul)
