MERAUKE,- Tokoh Masyarakat Papua Selatan yang juga Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS), Johanes Gluba Gebze (JGG) menegaskan bahwa terkait dengan PPS maka dalam beberapa bulan ke depan akan difinalkan oleh pemerintah dan DPR RI.
Cakupan wilayahnya sudah sangat jelas dan sekarang tinggal menunggu undang-undang yang juga sudah berproses. “Nah, daerah ini harus ada mereknya yang kita sebut lambang daerah. Oleh sebab itu masyarakat dari 4 cakupan wilayah ini harus berembuk tentang lambang tersebut akan seperti apa nantinya.
Jadi kita harus duduk bersama lagi dan rencananya akan mengundang pakar yang merupakan salah satu anak Papua Selatan yang memiliki disiplin ilmu dalam hal ini,”terang JGG kepada wartawan di gedung Jorgen Sai, Selasa (17/5).
Lebih lanjut ia mengemukakan, untuk ibu kota sebagai pengendali wilayah pemerintahan tidak boleh mempunyai rentang kendali yang terlalu jauh. “Jadi jangan main patok mau bangun kantor gubernur, tidak bisa demikian. Kita bicarakan dulu soal titik nol kita sehingga bisa diukur rentang kendali yang dapat menjangkau Korowai Kombai, Waropko, dia ada dimana,”terangnya.
Dijelaskan, sudah ada kesepakatan bahwa ibu kota PPS berada di Merauke dimana nama ini juga ada pengaruhnya ketika hendak mendesain kota dan menggeser lokus atau tempatnya karena akan ada dampak.
Tipical ibu kota juga perlu dibicarakan, yang tidak hanya sebagai pusat pengendalian pemerintahan tetapi juga koordinasi pembangunan dan koordinasi kemasyarakatan. Oleh karena itu sekali lagi ia menegaskan untuk berdiskusi dengan mengundang semua pihak terutama dari kalangan generasi muda karena mereka perlu tahu dan bisa mengikuti perkembangan sejarah yang ada. “Anak muda harus terlibat juga dalam diskusi agar semua bisa tahu dan menjadi pelaku diskusi,”pungkasnya.**
