Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan data pengangkatan tenaga honorer tahun 2020 kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu.
Namun hingga saat ini, Menpan RB belum memberikan jawaban terkait data tenaga honorer di Bumi Cenderawasih.
“Yang jelas data sudah kita serahkan kepada Menpan RB, hanya saja belum ada jawaban dari Menpan maupun BKN,” kata Wenda di Jayapura, Rabu (24/2/2021).
Untuk memastikan itu, dirinya dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta, guna menanyakan langsung perkembangan, mengingat data honorer sudah diserahkan.
“Yang diserahkan itu 64 ribu. Memang jumlah ini melebihi angka yang dibicarakan saat rapat tahun lalu bersama Menpan dan BKN, yakni mencapai 20 ribu. Jadi soal semua akan diakomodir atau tidak, keputusan ada pada Menpan dan BKN, kami hanya menunggu saja,” ujarnya.
Menanggapi itu, dirinya meminta para tenaga honorer baik provinsi, kabupaten maupun kota di Papua untuk tetap bersabar menunggu jawaban atau respon dari Kemenpan-RB dengan tidak melakukan aksi-aksi.
“Pasti akan ada jawaban, mari dukung kami pemerintah dalam doa agar apa yang diinginkan bisa terwujud,” pintanya.
Dimana dari data perbaikan, ada sekitar 64 ribu lebih data tenaga honorer yang diusulkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
“Khusus untuk provinsi saja ada sekitar 8 ribu honorer yang diusulkan. Lalu ditambah usulan dari 26 Kabupaten/Kota di Papua. Sementara tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah belum memasukan”.
“Kalau ditanya kenapa meningkat kami tidak tahu pasti. Sementara untuk tiga kabupaten yang belum menyampaikan usulan sudah mencoba menghubungi tapi tidak ada jawaban. Sehingga nanti seperti apa nasib honorer di tiga daerah itu, menjadi urusan pemerintah setempat,” tegas ia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta Kepala BKD untuk mencoret nama tenaga honorer yang terhitung baru masuk atau mengabdi beberapa bulan.
“Hal-hal ini tidak boleh dilakukan, sebab merusak negara. KKN tidak boleh terjadi dalam upaya pengangkatan honorer menjadi PNS,” katanya tegas.
Dirinya berharap, terkait honorer bulan depan sudah ada jawaban dari Kemenpan-RB soal siapa-siapa saja yang diangkat, “mari kita sama-sama tunggu, sebab semua sedang berproses di Jakarta,” ujarnya.
