NABIRE – Sebagai upaya pengendalian inflasi di Papua Tengah (Papteng), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Papua) bersinergi dengan Pemda, Bulog dan instansi lainnya melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di Kabupaten Nabire.
Koordinasi dan sinergi yang erat dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap tingkat inflasi Papua Tengah yang tercatat mencapai 4,39% (yoy, per Juni 2024).
Selain itu, inflasi pada kota IHK Nabire tercatat hingga 6,21% (yoy), di atas tingkat inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy, per Juni 2024).
Untuk itu, KPw BI Papua mengambil langkah sigap dengan melakukan audiensi kepada Pj Gubernur Papua Tengah bersama Sekda Kabupaten Nabire, BPS dan Bulog untuk membahas isu terkait inflasi serta membangun komitmen bersama dalam upaya pengendaliannya melalui sinergi TPID Papua Tengah dan TPID Kabupaten Nabire.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, rangkaian sinergi pengendalian inflasi di Papua Tengah sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Mimika pada tanggal 18-19 April 2024 dan Rapat Koordinasi TPID Papua Tengah di Nabire, tanggal 7 Juni 2024.
Selanjutnya, upaya sinergi kali ini dilakukan dengan user experience penggunaan QRIS melalui kegiatan Bulog SIAGA (akSI Amankan harGA) di Pantai MAF Nabire pada tanggal 10-12 Juli 2024.
“Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung stabilisasi harga dan tercatat 149 transaksi dilakukan menggunakan QRIS, serta berhasil menyalurkan 1,2 ton beras SPHP, 237 liter minyak goreng, 401 kg gula pasir dan 67 kg tepung terigu kepada masyarakat,” kata Faturachman.
Dalam rangka mendorong produktivitas ketahanan pangan di sisi hulu, lanjut Faturachman, KPw BI Papua meninjau lahan pertanian cabai eksisting seluas 2 ha di daerah Kalibobo, salah satunya milik Kelompok Tani (Poktan) Kaipou yang merupakan petani cabai potensial.
Poktan Kaipou ini merupakan kelompok petani Orang Asli Papua (OAP) dengan produktivitas yang tergolong progresif, dari semula hanya 300 bibit tanaman pada tahun 2021 menjadi 3.000 bibit tanaman hortikultura dan hingga saat ini merupakan salah satu pemasok lokal untuk pemenuhan pangan terutama cabai di Nabire.
Pasca pemekaran DOB Papua, diakui Faturachman, peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi di Papua Tengah memicu lonjakan kebutuhan pasokan pangan sehingga mendorong laju inflasi.
“Dalam menjawab tantangan itu, KPw BI Papua melakukan diskusi penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama distributor komoditas pangan di Kabupaten Nabire. Selain itu, juga diperoleh informasi terkait kendala yang dihadapi oleh para distributor, yaitu efisiensi biaya kirim angkutan laut dan pembatasan kuota dan aspek administrasi dalam rangka optimalisasi penggunaan tol laut,” ungkapnya.
Dikatakan, strategi pengendalian inflasi diformulasikan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire.
Faturachman menambahkan, dari FGD tersebut diperoleh informasi bahwa pemicu inflasi hortikultura di Nabire, yaitu gagal panen akibat cuaca ekstrem dan melonjaknya harga pupuk dan pestisida.
“Jadi, hasil identifikasi permasalahan dari rangkaian kegiatan di Nabire ini juga turut disampaikan kepada dinas terkait dan diharapkan sinergi lintas instansi ini dapat menghasilkan solusi terbaik untuk mencapai quick win penanggulangan inflasi di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire,” paparnya. (Tiara).
