Jayapura – Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH menyebut pidato Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom dalam acara bakar batu yang digelar di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya pada Kamis 19 Mei 2022, dapat memicu perpecahan, sebab dalam pidato itu telah menyindir dan menyudutkan beberapa tokoh Papua termasuk Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Menurut Yunus Wonda, pro kontra yang terjadi terkait penolakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi dan UU Otsus Jilid II, itu hal yang biasa dan demokrasi yang sedang terjadi saat ini di Tanah Papua. Namun tidak perlu menjustifikasi dan menyalahkan seseorang atau pun pemimpin. Apalagi sampai menyebut nama orang tersebut.
“Menyalahkan sesama pemimpin itu perbuatan yang tidak beretika. Dan saya mau sampaikan kepada saudara Befa Jigibalom, saudara harus tahu dan ingat, saudara menjadi pemimpin atau menjadi bupati, itu datangnya dari mana?. Saudara harus jujur, karena sebelum jadi Bupati hidup anda ada di tangan bapak Lukas Enembe. Bapak Lukas Enembe yang telah mengorbitkan anda untuk menjadi Bupati hingga 2 periode. Jadi jangan seperti kacang yang lupa kulit. Untuk itu dalam etika pidato politik dimana pun, tidak boleh kita menyebut langsung nama orang tersebut, karena itu tidak beretika. Seorang pemimpin harus mempunyai etika politik,” tegas Yunus Wonda ketika dibubungi Pasific Pos lewat via telepon, Jumat 20 Mei 2022.
Sebab kata Yunus Wonda, didalam politik kita tidak bisa membuat semua orang itu menjadi musuh ataupun lawan. Untuk itu ingat, jabatan dan kedudukan serta kekuasaan itu ada masanya.
“Yang tidak ada masanya adalah pertemanan. Bapak Lukas Enembe sudah mengorbitkan sekian banyak kader hingga menjadi para bupati hari ini. Kalau memang ada timbal balik karena merasa sudah ikut membantu atau menolong beliau untuk menjadi gubernur. Ya, kalau sudah sama sama saling menolong, dan akhirnya sama sama menjadi pemimpin maka harus ada etika dan sopan santun dan saling menghargai, tapi paling tidak ada ucapan terimakasih kepada beliau (bapak Lukas Enembe), bukan dengan balasan menyudutkan posisi dan keadaan beliau,” ujar Yunus Wonda.
Oleh karena itu, sebagai sesama politisi, Yunus Wonda mengajak semua para elit politik untuk selalu menjaga dan menghormati serta menghargai sesama pemimpin.
Diakui didalam dunia politik tentu akan ada perbedaan pendapat serta perselisihan dan itu wajar jika terjadi, tetapi dalam etika politik juga harus dijaga dan tidak boleh menyebutkan nama seseorang. Jika ada yang seperti itu, berarti belum dewasa di dalam berpolitikan, belum dewasa dalam dunia politik serta belum dewasa menjadi seorang politisi.
“Untuk itu, saya mau sampaikan kepada saudara Befa, kita boleh punya ambisi, juga boleh punya keinginan untuk menjadi gubernur, tapi ingat kita harus utamakan etika politik. Dan kita juga harus tahu diri, kita ini datangnya dari mana, kita bisa muncul hari ini di publik datangnya dari mana, kita bisa menjadi bupati datangnya dari mana. Sebab saya sendiri dan tahu persis seberapa besar pengorbanan dan dukungan bapak Lukas kepada kita semua, ” bebernya.
Memurut legislatot Papua itu, Lukas Enembe adalah tokoh Papua yang penuh kharismatik dan itu harus diakui dengan jujur, sebab belum ada pemimpin yang berjiwa besar dan kharismatik seperti Lukas Enembe.
“Disini saya mau sampaikan kepada saudara saya Befa tapi juga sebagai keluarga, di dalam menyampaikan pidato pidato politik berikutnya, saya harap tidak menyebutkan nama seseorang. Etika politik harus kita pegang. Kita tidak perlu menyalahkan sana sini, menyalahkan gubernur, menyalahkan DPRP, menyalahkan MRP. Kami DPRP dan MRP adalah lembaga institusi tersendiri. Kalau anda merasa tidak nyaman karena statement DPR selalu menolak juga MRP, ya sudah. Kami ini berbeda dan itu harus anda hargai. Seperti kami juga menghargai. Bahkan didalam statemen statemen kami tidak pernah menyebut nama para bupati karena itu etika politik harus dijaga,” tandas Yunus Wonda.
Meskipun hari ini kita semua menjabat kata Yunus Wonda, namun satu saat jabatan itu alan berakhir jika masanya telah tiba. Jabatan, kedudukan dan kekuasaan itu semua ada masanya. Untuk itu sekali lagi saya mau sampaikan, sebagai sesama elit politik di Papua, kita tidak boleh mengkritisi satu sama lainnya.
“Kita boleh tidak suka, tapi ingat kita harus tetap menjaga etika politik. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena dengan adanya DOB ini. DOB ini kalau waktu Tuhan, dia akan jadi, tapi kalau bukan waktu Tuhan dia tidak akan jadi. Kalau hari ini rakyat menyampaikan aspirasi dan rakyat menonak, ya itu haknya rakyat. jika hari ini pihaknya hadir sebagai pemimpin itu karena ada rakyat, kalau tidak ada rakyat tidak ada artinya kita ini dan kami tidak akan menjadi pemimpin semua. Jadi kita tidak bisa menyangkal kekurangan seseorang atau pun kelebihan seseorang tapi yang harus kita jaga adalah etika politik,” tegas Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu.
Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat ini meminta Bupati Befa Jigibalom, untuk tidak lagi menyebut nama bapak Lukas Enembe dalam setiap sambutannya jika hanya untuk menyindir apalagi merendahkan.
“Ingat, saudara Befa datang menjadi bupati hari ini, saya tahu persis dari mana kalau bukan peran Lukas Enembe, kerja keras Lukas Enembe, finansial Lukas Enembe. Anda tidak mungkin jadi bupati hari ini hingga 2 periode, dan kini sudah mau selesai. Itu semua atas kebaikan hati bapak Lukas Enembe,” tekannya.
Pada kesempatan ini pun, Yunus Wonda mengimbau kepada semua pejabat agar dapat bersatu. Baik pegunungan mau pun pesisir. Ingat, jabatan dan kedudukan kita semua akan berakhir tapi pertemanan dan berpolitik itu tidak boleh berakhir hanya segelintir orang yang tidak tahu berterimakasih.
“Mari kita harus sama sama saling menjaga, kita boleh berbeda pendapat tapi kita tetap harus saling menghargai satu sama lain dan sekali lagi, saudara Befa juga tidak bisa salahkan DPRP juga MRP karena kami lembaga institusi dan sebagai penyambung lidah rakyat, kami harus menyampaikan atas apa yamg disampaikan dalam aspirasi rakyat Papua. Mau itu yang terima maupun yang tidak terima, tugas kami hanya menyampaikan dan menyuarakan karena itu tugas kami dan tupokso kami sebagai DPR. Baik itu DPR Kabupaten maupun DPR Provinsi dan DPR pusat. Tugas kami hanya menampung dan menyalurkan, itu yang harus dipahami tugas dan tupoksi DPRP dan DPRD juga MRP, ” tandas Yunus Wonda.
“Kita sama sama harus saling menghargai, kita tidak usah salahkan si A si B, itu tidak perlu. Kita harus kembali koreksi diri kita. Apakah selama saya memimpin daerah saya itu sudah aman, nyaman, sudah baik dan apakah rakyatnya sudah sejahtera. Jika semua itu sudah terlaksana dengan baik, maka baru kita menjustisfikasi orang lain yang daerahnya belum maju karena mungkin pemimpinya kurang perhatikan daerahnya. Jadi, ukuran kembali kepada kita, daerah yang selama ini kita pimpin, apakah masyarakat sudah maju atau tidak, apakah masyarakat sudah sejahtera atau tidak. Lalu bagaimana dengan perumahan rakyat, apakah sudah atau belum juga dengan air bersihnya, termasuk pendidikan kesehatanmya apakah itu juga sudah diperhatikan atau belum. Jangan selalu jadikan alasan bahwa anggaran kecil, sebab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah gelontorkan anggaran yang cukup besar ke tiap kabupaten. Jadi anggaran kecil itu bukan alasan,” timpalnya.
Dikatakan, harusnya kita bisa mengefesienkan target, ukuran serta sasaran. Makanya harus efisien dalam menggunakan anggaran supaya daerah itu maju tapi kalau hanya hambur hambur dan tidak pada sasaran dan tidak pada visi misi kita dari awal maka tentunya yang ada selalu mengeluh anggaran tidak ada.
Yunus Wonda menambahkan, apalagi kita tidak pernah berfikir supaya PAD yang ada tidak terus tergantung pada DAK , DAU juga kepada pemerintah pusat serta APBD. Kemudian bagaimana dengan kreatif dan inovatif kita untuk menggali potensi yang ada di daerah kabupaten kita, supaya kita tidak terus mengeluh kekurangan uang.
“Saya pikir, uang bukan masalah ukuran besar kecil tapi bagaimana pemimpin di daerah bisa kreatif. Kreatif dan inovatif juga efektig sehingga daerah itu bisa maju dan tidak selalu mengeluh kekurangan anggaran, seperti yang pernah dikeluhkan oleh sebagian kepala daerah di kabupaten. Padahal anggaran cukup besar yang di kirim provinsi ke kabupaten/kota, cuman kembali lagi kepada siapa pemimpinya. Apakah dia benar benar kelola anggaran itu dengan baik atau tidak,” pungkasnya. (Tiara).
