Jayapura – Dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke pembangunan ruas jalan Nendali – Bandara – Komba di Sentani, Kabupaten Jayapura. Akan tetapi kunjungan kali ini, Komisi IV DPR Papua tak turun sendiri, namun bersama dengan Sekretaris Dinas PUPR, James Richar Homer serta sejumlah kepala bidang dan staf,
Namun dari hasil kunjungan itu, Komisi IV DPR Papua mendapat laporan dari kontraktor yang menangani pembangunan itu, jika pembangunan ruas jalan tersebut sering tersendat, lantaran selalu ada pemalangan yang dilakukan oleh warga setempat terkait tuntutan hak ulayat
“Pemalangan itu terjadi, dan kemarin terakhir dua minggu kami tidak bisa kerja,” ungkap Kontraktor, ketika menjawab pertanyaan ibu Ketua Komisi IV DPR Papua, Beatrix Herlin Monim saat turun melakukan kunjungan kerja didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Herman Yogogi, Jansen Monim, Apeniel Sani, Timotius Wakur, Yotam Bilasi dan Arnold Walilo serta Sekretaris Dinas PUPR, James Richar Homer bersama sejumlah kepala bidang dan staf, saat turun ke lokasi pembangunan rua jalan Nendali – Bandara – Komba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa petang 27 Juli 2021.
Perlu diketahui, jika ruas jalan Nendali – Bandara – Komba itu, merupakan proyek dengan kontrak multiyear dari tahun 2020, hanya saja pekerjaan baru dimulai kerja 8 Januari 2021, namun sering terjadi pemalangan.
Bahkan, kata kontraktor itu lagi, seharusnya pembangunan ruas jalan ini selesai pada 15 Juli 2021. Hanya saja ada perpanjangan waktu lagi, sehingga diperkirakan selesai pertengahan September 2021.
“Pagunya Rp 50 miliar, tapi kontraknya Rp 48 miliar. Ya, semoga sebelum pelaksanaan PON sudah selesai, kalau tidak ada pemalangan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE mengatakan, jika Komisi IV DPR Papua turun langsung ke lapangan berkaitan dengan penundaan sidang LKPJ Gubernur dan Raperdasi Pertanggungjawaban APBD tahun 2020.
“Sementara diwaktu sidang sedang berjalan, kami sendiri menyampaikan bagaimana Komisi IV sulit untuk memberi laporan dan rekomendasi terkait LKPJ 2020 dan pertanggungjawab APBD 2020, karena ada mitra Komisi IV yakni Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Kominfo dan DPMK OAP dengan total anggaran yang dikelola Rp 1,3 triliun. Anggaran sebesar Rp 1,1 triliun ada di Dinas PUPR,” ungkap Beatrix Herlin Monim, SE. kepada sejumlah awak media di lokasi pembangunan ruas jalan Nendali – Bandara – Komba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa sore (27/07).
Menurut Politisi Partai NasDem itu, dari sejak masuk tahun anggaran 2021, Komisi IV DPR Papua telah melakukan pengawasan terhadap APBD tahun sebelumnya, yang berkaitan dengan sidang LKPJ Gubernur dan Pertanggungjawaban APBD 2020, namun belum pernah turun ke lapangan bersama dengan Dinas PUPR.
“Jadi Rp 1,1 triliun ini, tentu kami sulit memberikan laporan. Untuk itu, saat ini kami minta waktu untuk bisa turun, sehingga kami bisa melihat langsung dan dinas menjelaskan kepada kami secara langsung di lapangan, sejauhmana anggaran digunakan, meski sudah ada LHP BPK RI, tetapi dalam fungsi pengawasan DPR harus tetap dilaksanakan,” terangnya.
Bahkan, lanjut Beatrix Monim, ketika pihaknya pertama kali turun, Komisi IV DPR Papua pesimis terhadap penyelesaian seluruh sarana penunjang venue PON dan itu terbukti ketika Dinas PUPR turun hari ini, jalan alternative antara Buper sampai Kampung Harapan belum selesai dan salah satu jalan Nendali – Bandara – Komba belum selesai 100 persen.
“Seharusnya, kontraknya itu selesai bulan Juli, namun harus addendum waktu sampai September dengan berbagai macam alasan yang disampaikan tadi, diantaranya terjadi pemalangan,” cetusnya.
Padahal tandas Beatrix Monim, sejak awal Komisi IV DPR Papua menegaskan jika perencanaan yang matang, menghasilkan hasil yang baik.
“Jadi soal pemalangan ini, tentu ketika kita melakukan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat, sehingga ketika ada kendala – kendala itu, tentunya harus dihadapi dan seharusnya dinas punya perencanaan pembagunan seperti jalan alternative Nendali – Bandara – Komba, dengan tujuan menunjang pelaksanan PON,” tandas Beatrix Monim.
Akan tetapi tambahnya, dalam penyelesaian pekerjaan, menurut rencana perlu ada addendum waktu sampai September 2021.
“Tapi, ketika ada addendum waktu sampai September apakah itu menjamin tidak ada pemalangan lagi?. Maka itu, kita harus menyelesaikan bersama dengan masyarakat adat,” tekannya. (Tiara).
