MERAUKE,ARAFURA,-Anggota Komisi IV DPR RI, H.Sulaeman L.Hamzah meminta masyarakat pesisir dan kalangan nelayan untuk bersama-sama dengan dinas terkait saling bersinergi dan jika terdapat hal-hal yang perlu dilengkapi maka dapat dikoordinasikan dengan pihaknya selaku anggota dewan. Termasuk hal-hal yang memang dapat dikembangkan di daerah dimana penting untuk senantiasa membangun sinergitas di antara pihak terkait. Kepada masyarakat nelayan dan pesisir yang menerima bantuan sembako ia meminta agar dapat dimanfaatkan dengan baik karena bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian. Meskipun masih diperhadapkan dengan keterbatasan namun pihaknya tetap konsisten melayani masyarakat dan aspirasi yang diperoleh dari daerah akan disampaikan ke tingkat pusat.
“Namun perlu dipahami karena tidak semua permintaan dapat dilayani mengingat untuk penanganan Covid 19 menyedot anggaran yang cukup besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun begitu, patut disyukuri karena dengan anggaran yang kecil kita masih mendapatkan bagian untuk disalurkan kepada masyarakat,”jelas Sulaeman saat membuka kegiatan Bulan Bakti Nelayan di Rumah Aspirasi Sulaeman Hamzah, Kamis (11/11). Sulaeman mengungkapkan, Bulan Bakti Nelayan merupakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Dirjen Perikanan Tangkap bersama dengan anggota DPR RI Komisi IV. Adapun paket Bulan Bakti Nelayan diberikan kepada seluruh anggota Komisi IV dan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada setiap anggota.
Khususnya untuk dirinya, memilih tanggal 11 November guna berbagi suka cita kepada masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini merupakan sinergi yang terbangun dengan pusat dan diharapkan dengan sinergitas yang baik ini maka masing-masing pihak dapat bersama-sama melayani masyarakat khususnya di pesisir sehingga mampu mencapai kesejahteraan. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina menyampaikan bahwa Bulan Bakti Nelayan menjadi wadah untuk berdiskusi dengan para nelayan, bagaimana para wakil rakyat bisa turun ke lapangan dan menampung aspirasi masyarakat sehingga ada perubahan.
Ini menjadi catatan tersendiri bagi seluruh stake holder karena keberlangsungan dari kehidupan nelayan ada dalam satu aturan atau regulasi yang terbatas sehingga dari pihak pemerintah juga menginginkan adanya satu formalisasi kebijakan secara keseluruhan sehingga kesejahteraan nelayan bisa lebih baik. Adapun paket yang dibagikan kali ini sebanyak 1.000 paket dengan sasaran selain warga pesisir dan nelayan, membidik pula buruh pelabuhan, panti asuhan, panti jompo, tukang sol sepatu, petugas kebersihan, wartawan, masyarakat petani dan masyarakat kurang mampu.**
