MERAUKE,ARAFURA,-Upaya Kapolres Merauke, AKBP Ir.Untung Sangaji, M.Hum beserta jajaran untuk mengembalikan warga yang sempat berbelok menjauh dari NKRI, perlahan namun pasti akhirnya memberikan titik terang dan berakhir manis dengan ikrar yang telah diucapkan secara lantang dan penuh kesadaran oleh tiga pemuda Papua asal Tabonji di lobi Mapolres kemarin. Bahkan mereka dengan tulus menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolres Merauke dan jajaran, pihak TNI, Kapolda Papua hingga Presiden RI atas kekeliruan yang telah dilakukan sebelumnya.
Mereka bertiga juga terlihat menciumi bendera merah putih di hadapan awak media sebagai tanda keseriusan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kasimirus Were kepada wartawan usai membacakan ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin lagi dimarginalisasikan dan meminta perhatian khusus kepada orang asli Malind. “Sewaktu kita menggelar demo beberapa waktu lalu, kita hanya minta hak kesulungan kita sebagai orang asli dan kita ingin diperhatikan. Kita sebenarnya tidak ingin pisah dari NKRI, jadi tolong perhatikan kami dan benar-benar rangkul kami ke dalam pangkuan ibu pertiwi,”jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa Bapak Proklamator Soekano juga telah menegaskan agar setiap bangsa hadir di dalam tubuh NKRI sehingga semua harus bersatu dan secara bersama menjaga NKRI. Sekedar diketahui, saat membacakan ikrar Kasimirus menegaskan bahwa komitmen untuk kembali ke pangkuan NKRI diucapkan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun isi dari pernyataan yang dibacakan di hadapan jajaran Polres dan awak media kemarin antara lain berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia bersumpah dan berjanji tetap setia mencinta Indonesia, bercerai kita runtuh bersatu kita kuat, bersatu kita teguh”.
Selain itu mereka juga meminta kepada Pemda Merauke, Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan permintaan terkait bidang pendidikan dimana 100 % untuk putra putri asli Malind, tes CPNS 90 % untuk putra – putri asli Malind, eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan jumlah 25% untuk asli Malind, calon bupati dan wakil bupati harus asli Malind dari golongan ayah begitupun Ketua DPRD dan Wakil Ketua juga harus asli Malind dari golongan ayah.
Tidak hanya itu ada pula permintaan untuk pendekatan pembangunan di 9 kampung khususnya di Distrik Tabonji yang harus diprioritaskan dan umumnya Pulau kimaam. 4 distrik yang menduduki Pulau Kimaam harus diperhatikan di dalam pangkuan ibu pertiwi dan pemerintah wajib turun ke kampung -kampung lokal di seluruh Pulau Kimaam untuk melihat kondisi real kesenjangan sosial yang masih terjadi.
