Jayapura, – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Yonas Alfons Nussy meminta masyarakat Papua jangan terpancing ataupun terprovokasi terkait dengan adanya imbaun dari pimpinan negara federal yang suratnya telah beredar di kalangan masyarakat Papua, bahwa pada hari ini tanggal 19 Oktober 2020 adalah merupakan Hari Perayaan Papua Barat.
“Dengan melihat isi surat atau himbaunnya ini, saya sangat prihatin apa yang disampaikan itu, ternyata masih ada kelompok yang dengan sengaja menyebarkan sesuatu, yang nyatanya sangat bertentangan dengan hukum positif di negara ini,” kata Yonas Nussy lewat via telepon kepada Pasific Pos, Kamis (18/10), semalam.
Menurutnya, apabila ada bendera lain yang dikibarkan di Provinsi Papua ini, perlu ada dasar dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat itu tidak dikorbankan.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan negara federal untuk tidak melanjutkan apa yang sudah disebarkan lewat himbauan surat tersebut. Tetapi bagaimana melakukan komunikasi dengan baik untuk kita bersama sama membangun tanah Papua.
“Ketika kita setiap saat, setiap waktu dan setiap tahun kita buat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesai ini, maka kita kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama untuk mengkerdilkan kita di dalam pemerintahan ini. Sehingga kita sepertinya menginginkan konflik yang berkelanjutan setiap saat,” ujar Nussy.
Padahal lanjut Nussy, sampai dititik ini suasana sudah semakin membaik dan kehidupan pembangunan juga sudah semakin nyata. Tapi kenapa lagi harus melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat rakyat Papua jadi bingung dan cemas.
“Seharusnya, kita sebagai warga negara yang baik, harus berfikir bagaimana kita harus melakukan komunikasi kepada pemerintah, ketika ada hal hal-hal yang kita anggap kurang tepat, yang harusnya diberikan kepada rakyat tapi tidak terlaksana. Itu yang harus kita lakukan sekarang, bukan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara,” tandas Yonas Nussy.
Sehingga dengan adanya himbauan ini, kata Yonas Nussy, secara tidak langsung kita juga mencederai apa yang menjadi persiapan pemerintah daerah untuk melakukan peresmian Istora Lukas Enembe. Yang mana itu menjadi tanggungjawab kita semua dan merupakan sebuah langkah maju dari sebuah proses pembangunan yang berjalan sampai hari ini.
Menurut Nussy, dengan hadirnya Istora Lukas Enembe yang terlihat cukup konflik dan mungkin juga berada dalam urutan 15 besar atau 20 besar di negara- negara di dunia, maka kita ini adalah bagian orang yang terhitung cukup sukses di nusantara ini.
“Artinya Papua juga bisa. Oleh karena itu dengan adanya peresmian Istora Lukas Enembe ini, saatnya harus sudahi konflik dan kita harus membangun rasa solider untuk maju mandiri dan sejahtera,”imbuhnya.
Oleh karena itu mantan anggota 14 kursi DPR Papua ini pun meminta, pimpinan negara federal untuk tidak lagi menghembuskan pergerakan-pergerakan yang ingin mengacaukan stabilitas daerah.
“Artinya jangan membingunkan rakyat, bendera mana yang kita miliki dan kita sudah harus pastikan, bahwa yang naik dan yang ada di Papua adalah bendera merah putih dan tidak ada yang lain.
Kita harus viralkan ini sehingga kita menjadi satu untuk membangun Papua,”tegas Yonas Nussy.
Namun kata Nussy, jika ada hal-hal yang perlu di komunikasikan, pihaknya juga bersedia untuk membantu lakukan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai jembatan yang baik, untuk kita bisa menyeberang juga dengan baik.
“Jadi ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga apa yang mau dilakukan besok pada 19 Oktober (red.hari ini), saya mohon agar rakyat tidak terprobokasi dan sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut sebuah peresmian yang spektakuler dalam sejarah pembangunan di Papua, yakni peresmian gedung Istora Lukas Enembe ini. Kita sudahi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua,”pintanya.
Nussy menambahkan, mari kita membangun rasa solider, dan kita berkarya untuk diri kita sendiri, bahkan berkarya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
