Jayapura, – Tak pernah berada di tempat untuk melayani rakyat, Tokoh Pemuda Kabupaten Tolikara, Benny Kogoya menyoroti kinerja pemerintahan yang saat ini terjadi di Pemerintahan Kabupaten Tolikara.
Bahkan, Benny Kogoya sangat prihatin dengan pelayanan pemerintahan Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo beserta para pejabat teras dalam hal ini Organisasi Perakat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolikara.
Pasalnya, bupati dan OPD selama beberapa tahun ini dinilai hanya menghabiskan waktunya di luar Tolikara. Sehingga rakyat merasa dilantarkan karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, begitupun dengan pembangunan di beberapa bidang terjadi stuck.
“Dalam situasi normal saja selalu stuck, apalagi di tengah-tengah covid-19, ini menjadi alasan utama,”kata Benny Kogoya dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Jumat (2/9).
Menurut Bennya Kogoya, hari Senin merupakan hari pertama masuk kantor. Dimana bupati dan OPD harus berada di tempat untuk melayani masyarakat.
“Waktu itu pas hari Senin, saya ada keperluan ke kantor bupati, tapi tidak melihat ASN berseragam dan bekerja. Saya cuman ketemu Sekda seorang diri. Sementara OPD lainnya masih di luar daerah, karena kebanyakan dengan bupati menyusun rencana kerja (Renja) 2020 di Hotel Grand Abe hingga berbulan-bulan, malah ini sudah mau setahun Renja dilakukan di Jayapura bukan di Tolikara,” ungkap Benny Kogoya.
Menurut Benny, dari pada semuanya harus dikerjakan di hotel, kan bisa di kerjakan di Tolikara. Apalagi kantor bupati dibangun sebegitu indah dan megah. Namun sayang, karena kantor bupati itu tidak digunakan. Malah terbengkalai dan tidak terurus sehingga rumput-rumput liar mulai naik
“Dari pada menggunakan hotel, lebih baik membangun gendung yang memadai di Kota Jayapura. Jadi bisa sebagai aset daerah buat lakukan rapat-rapat kerja OPD di kantor perwakilan
Tolikara yang ada di Sentani,” ujarnya.
Padahal kata Benny, OPD mereka bisa bekerja di daerah dan betah. Hanya karena alasan bupati di luar daerah, sehingga koordinasi kerja OPD dan rakyat dikejar sampai di Jayapura hingga ke Jakarta.
“Disisi lain, dengan alasan lampu listrik, air bersih, dan jaringan internet di perumahan dinas belum ada sehingga harus kerja di hote. Itu mejadi alasan yang lasim di gunakan,” ketusnya.
Padahal ungkap Benny, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI memberikan penilaian dalam pengunaan APBD pemerintah Tolikara Wajar Dengan Pengecualian.
“Semestinya turun lapangan dan di singkrongkan jangan hanya memberikan penilainan di atas kertas, sehingga rakyat yang jadi korban pelayanan dan pembangunan karena Tolikara ada indikasi korupsi dana APBD dan beberapa masih dalam Lembaga kemasyarakatan,” bebernya.
Bahkan, Benny Kogoya mempertanyakan kinerja BPK RI Perwakilan Papua ini. Sebab ia menduga ada nilai transaksi jual beli untuk mendapatkan penilaian.
“BPK RI Perwakilan Papua ini diharapkan bisa bekerja jujur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bukan hanya di Kabupaten Tolikara tapi khususnya di Papua pada umumnya,”harap Benny Kogoya.
