TIMIKA , Sekitar 25 orang masyarakat yang mengaku dari Kampung Tsinga, Waa-Banti, dan Aroanop, pada Selasa (16/02/2021) melakukan aksi damai di Office Building (OB) 1 PT Freeport di kawasan Kuala Kencana, kabupaten Mimika, Papua.
Aksi demo damai ini menuntut agar Departemen CLO PT Freeport Indonesia untuk dibubarkan, dengan alasan tidak transparan dalam pengelolaan dana 1 persen.
Aksi damai di depan OB 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, mendapatkan pengawalan dari aparat Kepolisian, baik Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika.
Pada aksi demonya, sekelompok warga membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Kami menuntut bubarkan Community Development PTFI dan Kami minta Mabes Polri segera memeriksa oknum-oknum yang mengelola dana 1 persen dan membuat masyarakat menderita’. Serta tulisan di karton ‘Dana 1 persen itu kemana?? Periksa Community’.
Namun aksi demo damai tersebut tidak berlangsung lama, yang dikarenakan tidak memegang surat ijin. Sehingga semua pendemo dan perwakilan Manajemen PTFI, diarahkan ke Mapolres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32 untuk dilakukan mediasi.
Kapolsek Kuala Kencana Iptu Y Sera Ayatanoi membenarkan bahwa sekelompok masyarakat berjumlah 25 orang, mendatangi OB 1 untuk menyampaikan aspirasi. ” Yang pada intinya, mereka menuntut untuk bertemu dengan pemilik PTFI yang berada di Nola, Amerika Serikat,” ujar Kapolsek.
Keinginan mereka bertemu dengan pemilik saham PTFI ini, guna menyampaikan aspirasi langsung tanpa adanya perantara.
“Mereka mau, aspirasi yang sudah dikemas dalam bentuk surat tidak dikasihkan kepada siapapun, tapi dikasihkan langsung atau di fax kepada pemilik saham PTFI atau Presdir PTFI Tonny Wenas,” kata Kapolsek Kuala Kencana.
Kapolsek menerangkan, aspirasi tersebut tertulis dalam sebuah surat. Namun kita belum mendapatkan surat tersebut. Tetapi inti dari aspirasi yang mereka tulis di dalam spanduk adalah ada keinginan dari mereka agar Departemen CLO untuk dibubarkan.
Keinginan ini, karena menyangkut dengan pengelolaan dana 1 persen yang dikelola oleh CLO tidak transparan.
“Permintaan pembubaran Departemen CLO ini, karena ada kecurigaan dari masyarakat dalam pengelolaan dana 1 persen,” terangnya.
Karena aksi demo damai itu dilakukan di depan OB1 PTFI, dan merupakan obyek vital nasional (obvitnas), maka pihaknya mengarahkan ke Mapolres 5 di 32. Ini dikarenakan, dalam peraturan tidak boleh melakukan demo sampai pemasangan.
“Dari itu, kami anggap sebagai pelanggaran dan diarahkan ke Mapolres Mimika untuk di mediasi,” ujarnya.
Selain itu, dalam aksi demo damai ini mereka tidak menyampaikan surat ijin sebagaimana mestinya, yakni surat harus disampaikan dalam waktu 3 x 24 jam.
Namun yang terjadi, mereka menyerahkan surat pada hari ini juga dan langsung melakukan aksi demo damai
“Dengan demikian tidak ada ruang komunikasi, makanya kami arahkan ke Mapolres,” katanya.
Inti dari mediasi tersebut tetap sama, yakni meminta bertemu dengan pemilik PTFI Richard C Adkerson atau Presiden Direktur (Presdir) PTFI Tonny Wenas.
“Kami menunggu, kelanjutan dari aksi hari ini. Dimana pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Manajemen PTFI akan berkomunikasi dengan Presdir PTFI agar mau menemui masyarakat menyangkut aspirasinya. Menyangkut kapan waktunya, kami tunggu saja,” tuturnya.
