Jayapura – Ditemukan sejumlah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dijual tanpa sepengetahuan DPR Papua. Bahkan, penjualan aset aset itu dinilai tidak sesuai aturan dan mekanisme.
Hal ini terungkap dalam rapat Pansus Aset DPR Papua bersama Direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua, Rabu, 31 Mei 2023.
“Kami temukan ada penjualan aset-aset Pemprov Papua dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE kepada Pasific Pos usai memimpin rapat Pansus Aset DPR Papua, didampingi Ketua Pansus Aset DPR Papua, Ir, H. Junaedi Rahim bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri yang berlangsung di Ruang Banggar DPR Papua, Rabu 31 Mei 2023, semalam.
Kendati demikian, Politisi Partai NasDem Papua ini masih enggan untuk membeberkan secara gamblang aset aset apa saja yang sudah terjual tanpa sepengetahuan DPR Papua.
“Pokoknya kami temukan itu. Dan itu ada, untuk itu kita akan telusuri. Saya juga belum bisa sebutkan pastinya, namun saat ini kita sedang minta data. Ya, sementara ada indikasi penjualan aset kita tanpa DPR Papua tahu,” bebernya.
Untuk itu, tandas Jhony Banua Rouw, Pansus Aset DPR Papua tentu akan mengkonfirmasi penjualan sejumlah aset tersebut kepada Pemprov Papua.
“Ya, kami akan konfirmasi itu. Apakah mereka tahu atau tidak?,” tekannya.
Namun Jhony mengaku jika Pansus Aset DPR Papua telah bekerja dengan memulai pertemuan bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua, yakni PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri sebagai holding company Pemprov Papua.
Lanjut dikatakan, dari pertemuan ini, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kembali dan meminta kepada BUMD itu untuk menyiapkan data-data dan dokumen, sampai dengan penggunaan keuangan yang diberikan Pemprov Papua.
Terkait dengan hal tersebut, Jhony Banua pun mengungkapkan, jika PT Irian Bhakti Mandiri (IBM) sebagai holding company milik Pemprov Papua yang membawahi sejumlah BUMD itu diketahui telah digelontor anggaran dana mencapai sebesar Rp 100 miliar oleh Pemprov Papua.
“Penggunaannya seperti apa dan untuk bisnis apa? Tapi, pada umum perusahaan daerah ini, semua pada posisi merugi, belum ada keuntungan, dengan modal yang diberikan pemerintah tanpa bunga, tapi masih merugi atau belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nah, itulah nanti akan kami telusuri dan mencari tahu seperti apa, sehingga bisa mengakibatkan kerugian. Apakah lebih besar pada biaya gaji pegawai atau lainnya,” terangnya.
Sementara itu, masih ditempat yang sama, Ketua Pansus Aset DPR Papua, Ir, H. Junaedy Rahim pun menambahkan, jika pihaknya telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri.
“Jadi kedua BUMD ini, kami memang baru menginventarisir dan meminta penjelasan tentang keberadaan perusahaan, aktifitas perusahaan baik kinerja maupun keuangan. Bahkan, kita meminta lebih detail dalam bentuk dokumen untuk dilakukan evaluasi,” ujar Junaedi Rahim.
Dikatakan, PT Jamkrida Papua sudah memberikan PAD sebesar Rp 750 juta pada tahun 2022, sedangkan PT Irian Bhakti Mandiri masih merugi, padahal penyertaan modal yang diberikan Pemprov Papua sudah mencapai Rp 100 miliar, sehingga pihaknya meminta data baik chas flow, neraca dan prospek bisnis ke depan agar bisa menguntungkan perusahaan.
Apalagi ungkapnya, dari suntikan dana Rp 100 miliar yang diberikan Pemprov Papua kepada PT IBM itu, sebagian diberikan kepada anak perusahaan, namun sebagian besar anak perusahaan dibawah PT IBM itu tidak beroperasi alias tutup.
“Nah, kita akan detail disitu. Seperti EMKL Verunapura tutup alias tak beroperasi lagi, Pelayaran Lintas Nusantara tutup, begitu juga PT Percetakan Rakyat Papua juga tidak beroperasi juga. Padahal, suntikan dana yang diberikan cukup besar,” ungkap Junaedi Rahim.
Perlu diketahui, bahwa Pansus Aset DPR Papua ini juga mengagendakan pertemuan dengan Bank Papua, BPKAD Provinsi Papua dan sejumlah OPD yang mengelola hotel atau aset seperti Dinas Pariwisata, Dinas Keluatan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
“Ini, kami masih tahap menginventarisasi dan nantinya evaluasi. Apalagi kami punya schedule sampai bulan Oktober 2023. Untuk itu nant teman-teman anggota Pansus akan turun ke lapangan semua. Intinya kita akan amati aset yang berpotensi memberikan PAD. Sebab, ada potensi PAD tapi diam, ada juga yang berjalan pelan. Nah, nanti kami akan rekomendasi, apakah perlu ditambah modal atau rekomendasi lain,” pungkasnya. (Tiara).
