“Jhony Banua Rouw : e-KTP Jadi Problem Yang Sama”
Jayapura : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua beserta sejumlah Komisioner Bawaslu Papua bersilaturahmi ke DPR Papua sekaligus bertemu dengan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE untuk membahas persiapan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, yang berlangsung di ruang kerjanya, Jumat, 1 Juli 2022.
Ketua Bawaslu Papua, Metusalak Infandi mengatakan, sebagai mitra merasa penting melakukan silaturhami dan juga melakukan audensi dengan DPR Papua.
“Jadi selain niat kami untuk bersilaturahmi, tapi kami juga melakukan audiensi bersama DPR Papua, kemudian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan KPU Papua, dengan tujuan sederhana saja untuk menyamakan persepsi terkait kesiapan tahapan Pemilu 2024 agar berjakan dengan baik,” kata Metusalak Infandi didampingi Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Patta, Ronald Manoach dan Niko Tunjanan kepada sejumlah Wartawan, usai pertemuan.
Sementara itu, hal senada dikatakan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE agar tahapan – tahapan Pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Yang tidak boleh kita tinggalkan, adalah masyarakat kita yang juga punya hak pilih atau hak suara yang bisa dipakai. Jadi dari diskusi kita tadi, hampir sama yang dirasakan oleh KPU Papua,” ungkap Jhony Banua Rouw.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, dalam pertemuan dengan Bawaslu Papua itu, permasalahan e-KTP menjadi problem bersama. Bahkan, di daerah atau kabupaten di Papua yang rawan konflik seperti di Puncak Jaya, Intan Jaya dan Nduga dan Pegunungan Bintang yang penduduknya banyak, namun belum diketahui kepastian perekaman e-KTP di daerah itu.
“Lalu bagaimana masyarakatnya jika tidak ada di sana saat pelaksanaan Pemilu 2024, sedangkan yang boleh memilih adalah orang yang punya e-KTP ditempat tersebut. Kalau dia ada di Nabire misalnya, bagaimana ia bisa memilih di sana. Nah, itu yang penting,”jelas Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR.
Oleh karena itu tandasnya, jika permasalahan tersebut harus didiskusikan untuk mencari solusi untuk menjawab kondisi di daerah konflik ketika menghadapi Pemilu 2024 nanti.
Terkait dengan hal tersebut lanjut Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan menggelar rapat dengan mengundang semua instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI – Polri dan beberapa bupati, agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
“Jika dia penduduk Nduga, tapi saat ini ia tinggal di Wamena, apakah kita harus kirim mereka kembali ke Nduga atau kalau pulang ke sana, tinggal dimana, siapa yang tanggung makannya atau kita pindahkan TPS ke Wamena? Itu solusi-solusi yang harus ditawarkan, namun solusi-solusi ini harus berhubungan dengan kebijakan pusat, tidak boleh bertentangan,” tandasnya.
Untuk itu, kata legislator Papua ini, perlu bersama-sama ke pemerintah pusat, KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi riil di Papua agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Apalagi tegas Jhony Banua Rouw, pemilu adalah hak yang diberikan konstitusi untuk masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih, sehingga harus dipersiapkan dengan baik.
“Nah, itu masalah menonjol bagi kita. Sehingga kita berharap pada rapat berikut bisa mendapatkan solusi – solusi untuk menjawab pelaksanaan Pemilu yang baik dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,”jelasnya.
Selain itu, sambungnya, juga permasalahan terkait dengan anggaran dihadapi Bawaslu Papua untuk mengawasi tahapan-tahapan Pemilu 2024, apalagi kondisi di Papua cukup luas dan letak geografisnya sangat sulit.
“Namun kita berharap pemerintah daerah dapat menambah biaya pada Bawaslu Papua untuk hal-hal yang memang diback up apa yang dikasih APBN. Ini untuk melakukan penguatan kepada Bawaslu,” terangnya. (Tiara).
