Jayapura – Kondisi RSUD Dok II Jayapura saat ini sangat miris dan memprihatinkan. Pasalnya, lonjakan pasien terpapar Covid-19 kian meningkat, sehingga ruangan yang ada di RSUD Dok II Jayapura ini sudah tidak mampu menampung pasien. Akhirnya dengan terpaksa pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebagian harus di rawat di luar ruang IGD RSUD Jayapura.
Dari hasil sidak Komisi V DPR Papua
pada Senin, 19 Juli 2021, tercatat sebanyak 27 pasien terpaksa harus di rawat di luar ruangan IGD dan mereka juga menunggu hasil PCR.
“Memang secara umum saya gambarkan bahwa jumlah pasien dan kapasitas tempat tidur, kondisi kita saat ini sudah diatas 100 persen, sehingga pasien masih dirawat di ruang IGD dan masih menunggu masuk ke dalam ruangan. Ini Ruangan kita terisi penuh,” kata Wakil Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr Silwanus Sumule ketika menjelaskan kepada Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE dan beberapa Anggota Komisi V DPR Papua saat melakukan kunjungan ke RSUD Dok II Jayapura Senin sinag 19 Juli 2021.
Apalagi ungkap Silwanus Sumule, saat ini sudah banyak petugas RSUD Jayapura yang positif terpapar Covid-19, diantaranya ada 4 dokter spesialis, dokter umum ada 10 orang dan perawat ada 37 orang dan tenaga penunjang ada 8 orang.
Selain itu, kata Silwanus, jika RSUD Jayapura juga terkendala oksigen, karena kapasitasnya meningkat 60 – 70 persen.
“Tapi, kami tetap harus menyiapkan oksigen terus. Hanya saja produksi oksigen di Jayapura cumam ada 2. Rata-rata sekali produksi kami bisa dapatkan 60 tabung. Dari 180 tabung, 120 tabung oksigen untuk RSUD Jayapura, sedangkan 60 tabung kita distribusi ke rumah sakit lain. Itu kendala kita,” ungkapnya.
Bahkan, kata Silwanus, saat ini RSUD Jayapura juga terkendala APD atau alat pelindung diri seperti masker KN95. “Meskpun ada, tapi sangat terbatas,” tandasnya.
Diakui, RSUD Jayaprua telah memiliki langkah-langkah perencanaan kontijensi. Meski terlihat saat ini, ruangan penuh. Namun, pihaknya akan memindahkan pasien ke ruangan yang lain.
Bahkan kata Silwanus, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk segera mendapatkan bantuan seperti APD, oksigen, obat-obatan dan bahan habis pakai dan lainnya.
“Ini kerja kolaboratif, kerja cepat dan tidak bisa pelan. Ini orang sudah mulai berdatangan, sehingga bisa saja kami kwalahan menghadapi itu,” ujarnya.
Untuk itu, Silwanus Sumule meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat (prokes), tidak bisa tidak. Juga meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi.
“Vaksinasi itu untuk membantu kami. Saya selaku Wakil Direktur RSUD Dok II Jayapura, mengatakan bahwa masyarakat itu garda terdepan, kami ini pertahanan terakhir. Jadi, mari kita bekerjasama,” tandasnya.
Terkait solusi saat ini masih ada 27 pasien yang menunggu di luar ruangan, Silwanus mengatakan jika solusinya perlu tambah tenaga kesehatan, tambah perawat dan tambah tempat tidur.
“Saat ini, kami kekurangan tenaga, mengapa karena tenaga medis banyak yang terpapar, baik tenaga dokter spesialis maupun lainnya. Ada sebagian tenaga medis terpapar, misalnya ada 4 dokter spesialis kita positif Covid-19. Terus ada dokter umum, ada 10 orang terpapar dan perawat ada 37 orang terpapar Covid-19, penunjang ada 8 orang yang terpapar Covid-19,” ungkapnya.
Untuk itu, Silwanus mengharapkan, dana BBTT segera dapat dicairkan sehingga dapat mengatasi kebutuhan bayar tenaga, APD dan reagen.
“Puji Tuhan, kemarin kami punya reagen sudah datang 10.088 sudah tiba hari Jumat. Hari ini (Senin) sudah mulai running dan semua orang datang ke kami. Namun, kami batasi untuk perjalanan dinas, tapi fokus pasien yang datang dan petugas kesehatan yang ada kontak, itu menjadi prioritas untuk pemeriksaan PCR,” terangnya.
Silwanus menambahkan, jika pihaknya terkendala karena yang melakukan ini pekerja khusus. Petugas yang mengerjakan jika dipush semuanya, padahal sudah ada 1 dokter patologi yang positif sehingga menjadi kendala.
“Jadi, kita bicara manusianya. Bantu kami dengan ketenagaan, bantu kami dengan material dalam arti oksigen, bahan habis pakai, APD dan lainnya, serta membantu kita dalam aspek pembiayaan petugas – petugas kesehatan kami. Ini sudah cukup lama, kami meminta untuk membayar insentif nakes, yang ada di DPA Dinas Kesehatan, bukan di DPA rumah sakit 2020. Nah, untuk tahun 2021, harus ada refocusing APBD kita, itu harus dipercepat dan kami sudah mengirim daftar namanya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa,SE mengakui jika dalam kunker ke RSUD Jayapura, pihaknya menemukan masalah pasien yang belum mendapatkan ruang dan masih berada di luar IGD itu, sehingga perlu ditangani dengan serius.
“Pengakuan petugas tadi, mereka kekurangan APD, tenaga dan keuangan dan oksigen. Saya kira ini, Pemprov Papua segera turun dan menseriusi masalah yang dialami RSUD Dok II Jayapura dalam menghadapi lonjakan pasien Covid-19,” tegas Timiles Yikwa.
Sebab, kata Timiles Yikwa, jika ada yang menganggap Corona tidak ada, tapi buktinya di setiap rumah sakit ada pasien Covid-19. Apalagi, sekarang di RSUD Dok II Jayapura sangat berbahaya.
Selain itu, Timiles Yikwa juga mengungkapkan, jika Komisi V DPR Papua menemukan bahwa insentif tenaga medis tahun 2020 belum dibayarkan sampai sekarang.
“Ada pasien Covid-19 yang ada di situ dan ruangannya sudah siap lalu mereka masukan ke ruangan, namun tenaganya siapa yang akan melayani,” tandas Timiles.
Oleh karena itu, kata Timiles Yikwa, Komisi V DPR Papua menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat akan menyampaikan ke Ketua DPR Papua, untuk memanggil TAPD Provinsi Papua membahas hal itu.
“Sebentar ada rapat Bamus DPR Papua, ya kita akan sampaikan itu dalam Bamus. Nanti pimpinan lembaga akan mengambil langkah. Tapi, sebagai Ketua Komisi V menegaskan bahwa untuk insentif tenaga medis harus segera dibayarkan, supaya untuk menghadapi lonjakan pasien Covid-19 ini, mereka bisa fokus untuk menanganinya. Untuk itu, hak mereka harus jelas. Jadi, hak-hak Nakes ini harus dibayarkan, selain menyiapkan APD dan oksigen,” tuturnya.
Bahkan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) memperkirakan kondisi RSUD Abepura juga mengalami kondisi yang sama.
“Hutang yang belum dibayarkan kepada nakes itu, apakah lewat Dinas Kesehatan ataukah langsung. Jadi, proses tagihan atau pembayarannya seperti apa itu, kita semua belum tahu. Kita sudah sampaikan kepada Pak Silwanus Sumule untuk menyiapkan semua rinciannya, untuk anggaran 2020 yang dibayar itu berapa? Segera dibayarkan, supaya pasien yang ada ini, tidak dibiarkan diluar ruang IGD atau perawatan,” tandasnya.
Legislator Papua ini menambahkan, selain itu juga perlu mempersiapkan APD dan oksigen, insentif nakes harus dibayarkan juga. Pemprov Papua segera berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan masalah pembayaran nakes tersebut. (TIARA).
