Jayapura : Merasa dipandang sebelah mata dan tak digubris, akhirnya pimpinan dan sejumlah anggota Fraksi Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua melakukan aksi protes dengan memalang pintu masuk DPR Papua, ruang sidang DPR Papua, bahkan ruang kerja Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE juga dipalang.
Aksi pemalangan ini dipimpin langsung Ketua Fraksi Kelompok Khusus, Jhon NR Gobai didampingi sejumlah anggota Poksus diantaranya, Yohanis Ronsumbre, Kope Wenda, Arnold Walilo, Timotius Wakur, Romanus Omaleng, Hendrikus E. Gebze dan Yotam Bilasi, pada Senin sore, 28 November 2022.
Dalam aksi protes para anggota dan pimpinan Fraksi Otsus DPR Papua ini mendesak dan meminta kepada pimpinan DPR Papua untuk segera gelar sidang pembahasan perubahan tata tertib (Tatib) dewan, agar hak anggota 14 kursi perwakilan masayarakat adat Papua di DPR Papua ini juga dapat menduduki jabatan Wakil IV.
“Kami mendesak dan meminta kepada pimpinan DPR Papua untuk segera gelar sidang pembahasan perubahan tata tertib dewan agar hak kami anggota 14 kursi perwakilan masyarakat adat Papua di DPR Papua untuk menduduki jabatan Wakil IV dan hak hak lainnya dapat terpenuhi secara adil,” kata Ketua Poksus DPR Papua, Jhon Gobai saat menyampaikan orasi didepan ruang sidang DPR Papua, Senin, 28 November 2022.
Selain itu lanjut Gobai sapaan akrab Anggota Komisi II DPR Papua ini, pimpinan DPR Papua juga harus membuka ruang demokrasi di Kantor DPR Papua karena ini rumah rakyat.
Bahkan, ia juga mengingatkan, ruang demokrasi jangan dibungkam di kantor DPR Papua, sebab kantor ini adalah kantor rakyat.
Menurutnya, ruang demokrasi harus dibuka, bukan menerima aksi demo dijalan-jalan. Apalagi, hak dari anggota DPR yang diangkat untuk menduduki unsur pimpinan sesuai dengan PP 106 tahun 2021 pasal 32.
“Kami selalu bicara, tetapi tidak pernah diagendakan dalam agenda resmi. Padahal Papua Barat telah memiliki unsur pimpinan tersebut,” ujarnya. .
Padahal ungkap Jhon Gobai, ada sejumlah hak hak mereka yang belum dibayarkan di lembaga ini.
“Kami minta kantor ini bukan kantor milik perusahaan, tetapi ini kantor rakyat. Kita semua diangkat dengan SK yang sama yaitu SK Mendagri, untuk itu kami protes didalam internal DPR Papua, agar kita bisa memperbaiki diri kita,” tekannya.
“Jangan kita hanya jago mengkritisi eksekutif, tetapi kita tidak bisa mengkritisi diri sendiri, yang juga sebenarnya kita melakukan sebuah pelangaran akan hak-hak orang lain,” Cetusnya.
Bahkan, pihaknya juga meminta, sebelum akhir tahun ini, pimpinan DPR harus segerah menetapkan perubahan tatib DPR Papua. Agar pimpinan DPR dari unsur pengangkatan juga dapat diambil sumpahnya di awal tahun dan dananya masuk di APBD 2023,
Sementara itu, anggota Poksus DPR Papua, Yohanis Ronsumbre menambahkan, alasan pihaknya melakukan aksi pada hari ini. Karena secara terhormat dan santun kami sudah komunikasi diruang-ruang komunikasi politik di lembaga ini.
Bahkan tambahnya, secara administrasi, dan secara surat-menyurat dari Fraksi Poksus kepada pimpinan dan diteruskan ke Sekwan, tetapi sampai tiga kali tidak ada respon.
“Jadi, kami pikir mungkin dengan cara ini barulah ada respon,” tutup Anis. (Tiara).
