Jayapura – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menerapkan sistem pembiayaan operasional pelayanan dengan sistem efisiensi, skala prioritas dan penanggulangan kegawatdaruratan.
Hal itu dikatakan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M. Kes ketika ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu 15 Mei 2024.
Alasan pihaknya menerapkan sistem ini, karena keterbatasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua induk.
“Kami menerapkan sistem ini karena ditengah APBD yang sangat terbatas bahkan dana sudah minus. Apalagi rumah sakit setiap harinya membutuhkan obat-obatan, bahan habis pakai, makan minum pasien, cleaning service, oksigen, pemeliharaan alat-alat dan lain lainnya. Yang pasti sangat berpengaruh besar bagi rumah sakit,” ungkap drg. Aloysius Giyai.
Padahal sebelumnya, lanjut Alo sapaan akrabnya, pelayanan dengan sistem efisiensi seperti obat, alat kesehatan, bahan habis pakai yang dulunya bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sekarang tidak bisa.
“Sekarang harus melalui distributor langsung, untuk skala prioritas. Misalnya yang diusulkan 10 terpaksa mungkin 2 saja dibuat karena lebih mengutamakan kegawatdaruratan,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap memegang prinsip untuk menerapkan sistem pembiayaan operasionalisasi pelayanan RSUD Jayapura dengan efisiensi, skala prioritas dan penanganan kegawatdaruratan.
“Kalau tidak menerapkan ini rumah sakit collaps, karena anggaran yang terbatas. Sehingga prinsip ini yang kita pegang baru rumah sakit bisa jalan,” terangnya.
Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk sama-sama mengerti dan bekerjasama. “Saya berharap masyarakat tolong mengerti kita kerjasama, saya punya petugas dokter, perawat mereka sudah melayani dengan keadaan yang serba terbatas. Ya karena keadaan keuangan Provinsi Papua Induk hari ini ya seperti ini setelah DOB. Semoga kekurangan kekurangan yang ada saat ini bisa berjalan sampai Desember nanti. Kami pihak rumah sakit juga sudah sampaikan hal ini kepada pimpinan,” ujar Aloysius.
Lanjutnya, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kepesertaan BPJS, bahkan ada masyarakat yang belum mempunyai E-KTP. Padahal RSUD Jayapura melayani pasien 200 sampai 300 orang perhari termasuk pasien poliklinik UGD.
“Jadi kami petugas pelayan rumah sakit serba susah hanya karena pasien ada yang tidak punya BPJS dan E-KTP, kalau tidak kita layani terus ke manusianya bagimana, mau tidak mau kami wajib melayani. Oleh karena itu di sinilah dilematis bagi kami petugas rumah sakit. Sementara disisi lain kami harus menghabiskan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan juga pelayanan pelayanan kebutuhan lain. Tapi kan tidak bisa digantikan biaya itu oleh BPJS ataupun jaminan kesehatan lain, sehingga kami rumah sakit pun betul betul merugi tapi ya ini kemanusiaan,” Imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua tengah terutama kepala dinas kesehatan Provinsi Papua Tengah terakomodir seluruh masalah dengan Program pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah bernama Kartu Otonomi Khusus Sehat atau KO SEHAT.
“Kami juga apresiasi kepada Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey yang berinisiasi menganggarkan dana untuk kartu sehat Port Numbay, kurang lebih ada sekitar Rp.6 miliar yang dianggarkan untuk pelayanan masyarakat di Kota Jayapura yang tidak mempunyai kartu BPJS, tapi dia mempunyai kartu keluarga dan KTP serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau Kepala Kampung. Selai itu, kami juga mengapresiasi untuk Kabupaten Sarmi atas kerjasamanya,” bebernya.
Karena itu, Aloysius juga berharap kepada daerah lain terutama Provinsi Papua Pegunungan, mudah mudahan bisa bekerja sama dengan RSUD Jayapura. (Tiara).
