Timika – Rolling jabatan yang dilakukan Bupati Mimika pada tanggal 5 Desember lalu menuai protes dari berbagai pihak. Rolling jabatan kali ini dilakukan tanpa melihat aturan yang berlaku.
Salah satu pihak yang merasa kecewa atas rolling ini adalah wakil bupati Mimika, Johanes Rettob. Dan menganggap rolling ini tidak sah.
Yang lebih parahnya lagi, dalam beberapa kali melakukan rolling, Bupati Eltinus Omaleng tidak pernah mengajak Wakil Bupati Johanes Rettob untuk berdiskusi. Johanes Rettob sebagai wakil Bupati yang berlatar belakang birokrasi murni tentunya sangat paham aturan birokrasi pemerintahan sama sekali tidak pernah dilibatkan atau dimintai saran dan pendapat soal kriteria seorang calon pejabat yang akan di promosikan.
JR juga memberikan peringatan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak mencoba menerima tunjangan dalam ketidakpastian dan terkesan tidak terarah serta acak-acakan. Camat dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi camat.
“Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tapi digantilah semua camatlah, segala macamlah. Dan sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu kan tidak betul, bukan apa-apa tapi silahkan saja kalau tidak ada orang iyaiya,” ujar Johanes Rettob.
Pada saat yang sama, kabupaten ini tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain. Keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.
Menyoroti perubahan jabatan, JR mengkritisi pelanggaran aturan yang terjadi, seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.
“Aturannya bahwa dia harus menduduki jabatan pada posisi itu 3 di dalam jabatan, 2 tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon. Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV, sekarang ini yang terjadi,”katanya.
Dirinya juga sangat sedih dengan kejadian tersebut, dimana para ASN khususnya mereka yang anak suku asli Mimika Amungme dan Kamoro terlihat habis ditebas oleh rolling kemarin.
“Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama mereka yang berasal dari suku Amungme Kamoro, yang mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat perubahan yang terjadi. Saya menyadari bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat,”sebutnya.
Dengan menekankan keterlibatan dan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro, pernyataan Rettob mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.
