Nabire – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM meminta kepada seluruh Bupati Se-Provinsi Papua Tengah untuk bergotong royong menyelesaikan kemiskinan ekstream. Ia berharap tahun 2024 masyarakat miskin ekstream yang berjumlah 71.388 jiwa di Provinsi Papua Tengah bisa dituntaskan.
“Saya minta kepada para Bupati di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk kita bersama-sama bergotong royong untuk mengentaskan kemiskinan ekstream. Dan saya tidak ingin lagi mendengar ada masyarakat yang tidak terlayani oleh pemerintah daerah,” ungkap Ribka Haluk pada saat menyalurkan bantuan senilai Rp 31.654.950.000 kepada Rp 11.107 masyarakat ekstream, Rabu (13/12/2023).
Ia sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menghimbau kepada para Bupati untuk tidak ragu dalam mengintervensi program dan kegiatan kerja di Tahun 2024 mendatang untuk berfocus dalam pengentasan kemiskinan ekstream di daerah mereka masing-masing.
“Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dan saya minta tolong kepada Bupati agar benar-benar melayani masyarakat. Saya tidak ingin kita melayani pimpinan saja atau melayani disi sendiri. Jangan sampai kebalikannya, justru kita dilayani oleh masyarakat,” pungkasnya.
“Ingat pangkat dan jabatan yang melekat kepada kita dan fasilitas yang kita miliki harus digunakan untuk melayani masyarakat. Presiden sering menyampaikan bahwa kita tidak boleh hanya bekerja di kantor saja, melainkan memperbanyak turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kita harus tau kondisi Kesehatan rakyat kita, kita harus tau situasi inflasi yang di hadapi masyarakat, kita harus tau masyarakat kita makan atau kelaparan termasuk kita harus tau bagaimana kondisi pelayanan pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.
Ribka Haluk menuturkan Provinsi Papua Tengah saat ini baru berumur 1 tahun, tentunya belum banyak berbuat langsung kepada masyarakat, akan tetapi ia terus melakukan peningkatan pelayanan pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Saat ini ada 71.388 jiwa yang menurut data Kemenko PMK RI dengan kondisi kemiskinan ekstream, tetapi angka itu menurut saya belum real sebab masih banyak yang belum terdata, sehingga ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama,” lugasnya.
Ribka Haluk menambahkan Provinsi Papua Tengah memiliki letak geografis yang sangat susah, sehingga diperlukan adanya kerja sama yang berkesinambungan dalam menuntaskan permasalahan kesenjangan sosial yang dirasakan masyarakat.
“Penduduk di Papua Tengah ini hanya berjumlah kurang lebih Rp 1,3 juta, harusnya kita bisa mengurus masyarakat dengan bekerja sama. Kedepan saya harapkan tidak boleh lagi ada yang menyalahkan pemerintah pusat, Presiden dan Mendagri, sebab kita ini adalah anak daerah yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Gubernur atau pun Bupati. Kalau masyarakat marah atau belum Sejahtera, harusnya kita malu dan menyalahkan diri kita sendiri. Tidak boleh juga kita salahkan masyarakat, karena rakyat itu tidak pernah salah,” katanya.
Ribka Haluk menuturkan negara telah memberikan kewenangan yang besar dengan kekhususan Otonomi Daerah Kshusus. Sehingga kewenangan khusus ini harus dimanfaatkan dan di atur dengan sebaik-sebaiknya.
“Jadi siapa pun diantara kita anak Papua yang diberikan tanggungjawab oleh negara dan mendapat mandat dari rakyat harus bekerja keras. Kalau hanya untuk berkuasa dan memikirkan diri sendiri, lebih baik tidak usah menjadi pemimpin. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak seluruh Bupati dan pimpinan OPD untuk memikirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.
