Merauke – Pasca pembentukan daerah otonomi baru (DOB) wilayah Papua menjadi empat provinsi, asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) meminta kuota rumah subsidi ditambah.
“Terutama di Merauke sebagai ibukota Papua Selatan, dimana REI sudah terbentuk di wilayah ini, sehingga kami harap ada penambahan kuota rumah subsidi. Kami juga minta provinsi lain tidak merebut kuota yang sudah ditentukan untuk Papua Selatan,” ucap Cliff Tan selaku Ketua DPD REI Papua Selatan, Rabu (29/1/2025).
Dia bilang, dengan adanya penambahan kuota, wilayah Papua Selatan maju dan berkembang sehingga bisa adil dan merata.
Cliff mengungkapkan, kuota nasional untuk tahun pertama sebanyak 220 ribu unit, namun jumlah tersebut tidak dibagi per provinsi, melainkan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat.
“Memang dengan segala hambatan di Papua Selatan, pencapaian kita masih jauh dari provisi lain. Tahun kemarin data terakhir (Oktober 2024) REI Papua Selatan hanya dapat 74 unit, karena kuota sudah habis duluan,” ucapnya.
“Karena rumah tersedia, pembelinya sudah ada, tetapi jika kuota habis duluan, maka kita tidak bisa membangun,” ungkapnya.
Yang menjadi kendala REI Papua Selatan adalah biaya akad yang tinggi terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB hingga ke notaris kurang lebih 6,6 – Rp8 juta.
“Infrastruktur air bersih yang belum melayani ke semua wilayah, dan biaya investasi pemasangannya cukup tinggi, rata-rata untuk penyambungan dari pipa induk sampai ke lahan perumahan berkisar antara Rp1- 2 miliar, ini belum penyambungan ke masing-masing rumah,” jelasnya.
Hal lainnya Status BI checking konsumen yang biasanya “merah” karena punya data terikat Pinjol. Namun demikian, menurutnya, untuk perbankan sudah cukup baik, kendalanya komunikasi dengan pengguna di luar kota lantaran rata-rata konsumen pekerja tetap, sehingga tidak bisa mengurus dokumen berulang kali. (Zulkifli)
