Jayapura – Ketua DPD REI Papua, Maria Nelly Suryani berharap perbankan penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberlakukan kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen menyusul telah terbitnya kebijakan Bank Indonesia tentang pelonggaran Loan To Value (LTV) untuk kredit properti yang berlaku hingga Desember 2021.
Menurut Maria, sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk di Indonesia, penjualan properti terjun bebas. Di Papua dan Papua Barat, dari target 5.000 unit, yang terjual hanya 2.090 unit pada tahun 2020.
“Ini menjadi kendala besar bagi kami, banyak anggota REI tidak bisa akad kredit karena berbagai kendala, selain kendala internal dari perbankan lantaran adanya pembenahan terkait penyaluran KPR bersubsidi, regulator juga menutup sektor tertentu terlebih swasta,” ucap Maria dalam Rakerda REI Papua, di Kota Jayapura, Sabtu (10/4/2021).
“Padahal 80 persen pekerja dari sektor swasta yang membeli rumah subsidi, 20 persen sisanya dari ASN, TNI dan Polri,” lanjut dia.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya mencari cara agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.
“Ini kinerja kita bersama, sebab tujuan pemerintah adalah merumahkan MBR yang tinggal dikontrakan. Kalau semakin banyak MBR akses KPR bersubsidi, maka berpotensi menjadi kelas menengah dari sebelumnya rendah,” ucap Maria.
Menurutnya, sektor properti menjadi lokomotif penggerak ekonomi, membawa 174 gerbong industri dan menyerap ribuan tenaga kerja. Maria menyebut, REI memiliki 3 juta pekerja se-Indonesia yang siap membangun perumahan.
“Perbankan sedang evaluasi mengenai DP nol persen, karena kewenangannya ada di kantor pusat masing – masing bank. Kalau memang kantor pusat memberikan kajian DP nol persen, perbankan di daerah tinggal mengikuti, tetapi kalau tidak bisa nol persen, kami berharap paling tidak DP 1 persen, jangan 5 persen,” lanjut dia.
Kepala Bagian Bisnis Kecil dan Konsumer BRI Kanwil Jayapura, Yura Nuran Aafi mengatakan, pihaknya belum memberlakukan DP nol persen meski kebijakan tersebut telah berlaku mulai 1 Maret 2021.
“Kami sedang tanyakan ke kantor pusat, masih dalam kajian. Jadi belum ada ketentuan tersebut,” ucap Yura melalui pesan singkat, Minggu (11/4/2021).
Head of Region BNI Wilayah Papua, Setiawan Jahja Adie mengatakan, pihaknya tidak memberlakukan DP nol persen, tetapi minimal 1 persen.
“Alasannya pemerintah telah memberikan bantuan uang muka sebesar Rp10 juta untuk setiap debitur. Saya pikir hal tersebut untuk membangun kepemilikan rumah FLPP yang dibeli,” kata Setiawan.
Untuk dapat menggerakkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi Indonesia.
“Kebijakan yang dikeluarkan adalah memberikan stimulus atau melonggarkan Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) dan kebijakan fiskal berupa insentif pajak,” kata Naek Tigor Sinaga, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua belum lama ini.
Pemulihan sektor – sektor strategis seperti properti dan kendaraan bermotor mempertimbangkan dampak kepada perekonomian sehingga dapat menghasilkan multiplier effect yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Sektor properti memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya sehingga penngkatan permintaan pada sektor ini diharapkan meningkatkan sektor lainnya, sementara, penjualan kendaraan diharapkan akan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi,” ucapnya. (Zul)
