Jayapura – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua merilis kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN hingga posisi Mei 2023 dari sisi belanja negara dan belanja pemerintah.
Kepala DJPb Papua, Moudy Hermawan menyampaikan, belanja negara di Papua tercapai sebesar Rp18,53 triliun atau 30,55 persen Pagu APBN .
Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,20 triliun atau 30,01 persen dari Pagu, tumbuh 12,57 persen (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja barang.
Moudy menyebut, sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Antara lain berupa program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, Stimulan perumahan, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur, dan subsidi angkutan udara perintis,” jelasnya.
Selain itu, kata Moudy, belanja prioritas juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja Kesehatan yang realisasinya tumbuh positif sebesar 26 persen (yoy).
“Belanja Kesehatan yang telah terealisasi antara lain dimanfaatkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangunan keluarga kependudukan dan KB,” jelasnya.
Dari fungsi Pendidikan, realisasi Belanja Pendidikan turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3 persen (yoy) yang dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi, serta pendidikan transportasi.
Moudy mengatakan, APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial.
Realisasi belanja perlindungan sosial di Papua mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 51 persen (yoy) yang antara lain dimanfaatkan untuk pembinaan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial.
Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah atau TKD sampai akhir Maret 2023 sebesar Rp14,32 triliun atau 30,71 persen dari pagu, sedikit lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu yakni -7,54 persen (yoy)).
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI, Candra Fajri mengatakan, lebih rendahnya realisasi penyaluran TKD dibandingkan tahun lalu periode yang sama disebabkan masih menunggunya penyampaian syarat penyaluran dari Pemda dalam hal penyaluran Dana Alokasi Umum atau DAU (khususnya DAU earmarked) dan Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik.
“Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran dana bagi hasil atau DBH dan DAK Non Fisik yang lebih tinggi,” jelas Candra dalam konferensi pers ALCo di GKN Jayapura, Rabu (5/7/2023).
Realisasi penyaluran TKD tertinggi Papua Tengah yakni 33,87 persen, Papua Selatan 33,51 persen, Papua 29,98 persen, sementara, Papua Pegunungan terendah baru mencapai 26,66 persen
Sementara, penyaluran dana desa lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. (Zulkifli)
